Tren Kasus Covid-19 Menurun Setelah 2 Kali PPKM, Pemerhati : “Akan Terus Turun Jika Pemerintah Lebih Tegas Pada Industri Yang Ngeyel”

Karawang, Infobanua.co.id – Gelombang protes sampai aksi unjuk rasa soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang awalnya menggunakan istilah Darurat, kali ini dirubah menjadi istilah level. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 mulai 26 Juli sampai 2 Agustus 2021.

Hal tersebut disampaikanya melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Presiden menyatakan pengendalian COVID – 19 telah menunjukkan perbaikan, diantaranya terlihat dari Bed Occupancy Ratio (BOR) dan positivity rate yang menunjukkan tren penurunan di beberapa Provinsi di Jawa. Tetapi, tren perbaikan tersebut harus disikapi hati – hati, dengan tetap mewaspadai penyebaran COVID – 19 Varian Delta yang sangat menular.

Pemerhati kebijakan publik asal Karawang, Andri Kurniawan mengapresiasi langkah Pemerintah yang sedikit dapat menurunkan tren penyebaran virus corona sebagai wabah yang mematikan. Dikatakannya, “Meski pun Pemerintah harus mengeluarkan budget anggaran yang tidak sedikit, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mau pun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota,”

“Sehingga dengan banyaknya pergeseran anggaran, banyak program pembangunan strategis yang harus tertunda, karena anggarannya harus teralokasikan kepada penanganan dan penanggulan Pandemi COVID – 19. Kebutuhan anggaran dalam masa PPKM Darurat yang berlanjut pada PPKM Level 4 ini, bukan hanya fokus pada belanja Alat Pelindung Diri (APD) dan obat – obatan saja. Tapi Pemerintah sudah harus memikirkan Bantuan Sosial (Bansos) terhadap masyarakat yang ekonominya terdampak PPKM,” Jelasnya.

Ditambahkannya, “Tentu hal ini jangan hanya menjadi beban Pemerintah saja. Kalangan investor yang berinvestasi juga harus mengambil peran aktif membantu. Sebab jika kita perhatikan di Karawang, industri lumayan cukup tinggi menyumbang klaster penyebaran COVID – 19 terhadap lingkungan masyarakat,”

“Awal merebaknya varian baru, ada beberapa pabrik yang terkonfirmasi positif COVID – 19, dan itu menyebar dibanyak Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ada di Karawang. Ironisnya lagi, ada juga perusahaan yang telat, bahkan tidak sama sekali melapor ke Satuan Tugas (Satgas) COVID – 19. Baik tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten,” Ungkap Andri.

“Hal tersebut membuat repot dan sulitnya Satgas untuk melakukan tracking. Padahal jika segera dilaporkan, Satgas dapat bergerak dengan cepat melakukan tracking terhadap lingkungan terdekat sampai lingkungan yang lebih luas lagi, agar dapat menekan laju penyebaran yang lebih tinggi,” Sesalnya.

“Selain itu, setelah berlakunya PPKM Darurat dan adanya perpanjangan, masih ada pabrik ngeyel yang tetap full beroperasi. Padahal bukan sektor tertentu sebagaimana yang sudah ditentukan Pemerintah. Jika usaha kecil saja manut, masa perusahaan besar yang memiliki modal ratusan miliar sampai triliunan rupiah ngeyel,” Ujar Andri.

“Kemudian, saya juga perlu mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk lebih tegas terhadap aspek penindakan dalam hal Protokol Kesehatan (Prokes), dengan melakukan penekanan pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Masalahnya, saya melihat masih banyak masyarakat dipedesaan yang keluar rumah sampai berkendara tanpa menggunakan masker. Selama masih banyak yang belum sadar akan Prokes, pandemi ini akan sulit sekali untuk diakhiri,” Pungkasnya.

 

Iswanto.