Kerap Ditemukan Banyak Pekerjaan Pokir Di Karawang Bermasalah, Dinas PUPR Selalu Jadi Sasaran Yang Dipersalahkan
Karawang, Infobanua.co.id – Saking terlalu besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Baik itu yang bersifat reguler, atau yang bersumber dari Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Juga:
Sehingga hal itu membuat tim pengawas Dinas PUPR Karawang kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Karena tidak sedikit titik proyek pekerjaan yang harus diawasi. Kondisi dilapangan tidak sedikit ditemukan kualitas pekerjaan yang tidak maksimal, dan bisa dikategorikan buruk kualitasnya.
Baca Juga:
Seperti halnya Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kampung Jati Udik, Kecamatan Rengasdenglok, Kabupaten Karawang yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Karawang Tahun 2021 patut diduga kuat asal – asalan dalam pengerjaannya.
Baca Juga:
Pasalnya, selain menyisakan tumpukan pasir yang menggumpal dibadan jalan, patut diduga kuat, kualitas maupun spek pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai isi Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Karawang. Sampai mendapatkan respon dari warga setempat.
Baca Juga:
Kepala Bidang Jalan, H. Rusman Kusnadi saat ditemui awak media diruang kerjanya, Kamis (02/09/2021) dengan singkat menjelaskan, bahwa lokasi proyek tersebut merupakan Pokir anggota DPRD Karawang, dan pihaknya berjanji akan segera menurunkan tim pengawas ke lapangan untuk mengevaluasi pekerjaan tersebut.
Baca Juga:
Sementara dilain kesempatan, aktivis Karawang yang juga sebagai Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan yang dikenal sangat kritis tapi objektif dalam mengkritisi berbagai macam persoalan Pemerintah berpendapat, “Selama ini biasanya pihak yang mengkritisi temuan – temuan seperti itu hanya fokus pada dinas teknisnya saja,”
Baca Juga:
“Ya walau pun dinas sendiri memiliki kewajiban dalam hal pengawasan selama berjalan sampai selesainya pekerjaan. Tapi itu tadi, kendalanya dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), personilnya terbatas. Sedangkan titik pekerjaannya sangat banyak,” Ujar Andri.
Baca Juga:
Dijelaskannya, “Nah untuk temuan yang berlokasi di Rengasdengklok ini, pak Kabid Jalan dengan tegas sudah menginformasikan, itu merupakan titik yang bersumber dari Pokir Dewan, atau yang biasa disebut aspirasi anggota DPRD Karawang melalui mekanisme serta proses pengajuan berdasarkan hasil reses,”
Baca Juga:
Andri juga mengingatkan, “Seharusnya anggota Dewan sebagai aspirator juga intensif mengawasi jalannya pekerjaan, jangan hanya mengandalkan dinas. Karena jelas, ini merupakan pertanggung jawaban moral. Bahkan pertanggung jawaban secara hukum kalau ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada kerugian uang negara. Contohnya seperti yang belum lama ini terjadi di Kabupaten Indramayu, sampai ada beberapa anggota DPRD Provinsi Jabar yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”
Baca Juga:
“Untuk itu, sekali lagi saya perlu mengingatkan kepada kawan – kawan legislator Karawang, supaya intensif mengawasi jalannya proses pekerjaan, dan bila ditemukan ada pihak pelaksana sebagai penyedia jasa yang nakal. Segera tegur dan selanjutnya tidak perlu lagi ditunjuk sebagai pelaksana,” Tegasnya.
Baca Juga:
“Secara tersirat, publik sudah tahu kok, untuk penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan proyek Pokir itu ditunjuk oleh aspirator. Tapi secara psikologis, saya anggap wajar. Karena tentunya si anggota Dewan dalam menentukan pemborong ingin orang yang dikenal baik, dengan harapan kualitas pekerjaannya dapat memuaskan konstituen. Tapi kenyataannya masih banyak ditemukan kualitas pekerjaan yang buruk,” Pungkasnya.
Baca Juga:
Baca Juga:
Iswanto.
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
