KPPN Banjarmasin Beri Penghargaan Kabupaten Batola Terbaik Pengelolaan Penyaluran DAK

Marabahan, infobanua.co.id – Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin memberikan penghargaan kepada Kabupaten Barito Kuala (Batola) karena terbaik dalam pengelolaan penyaluran DAK Fisik Semester I Tahun 2021. Penghaargaan diterima Bupati Hj Noormiliyani AS didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H Zulkipli Yadi Noor di rumah jabatan bupati, Rabu (01/09/2021).

Penghargaan diserahkan Kepala KPPN Banjarmasin, Tri Ananto Putro.Tri Ananto menyampaikan, pengelolaan DAK Fisik Semester I Batola paling baik dari kabupaten/kota lainnya se-Kalsel.“Dari 6 kabupaten/kota dan provinsi Batola kami nilai memiliki kinerja yang paling baik,” ujar Tri Ananto.Ia menambahkan, penilaian terbaik dilihat dari kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan dokumen dalam pencairan.“Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan hal ini tidak mudah. Namun Batola berhasil memenuhi persyaratan-persyaratan ini bahkan lebih cepat daripada yang lain,” imbuhnya.

Selain penghargaan pengelolaan penyaluran DAK Fisik Semester I Tahun 2021, Bupati Batola juga menerima penghargaan atas pengelolaan penyaluran dana desa terbaik Semester I tahun 2021. Terkait dana desa, Tri Ananto menjelaskan, penyaluran dana desa bukan hal mudah. Mengingat kabupaten harus berkoordinasi dengan desa-desa yang tersebar. Dalam hal ini, lanjutnya, Batola lagi-lagi mampu mengatasi segala hambatan dalam penyaluran dana desa. Bahkan tercepat dan lebih baik dalam penyaluran dibanding kabupaten lainnya.

Bupati Batola Hj Nooemiliyani sendiri menyambut baik dan bersyukur atas dua penghargaan dari KPPN Banjarmasin ini.“Alhamdulillah dan kita bersyukur atas capaian ini. Raihan ini tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat,” ucap bupati perempuan pertama di Kalsel ini.Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga berharap Batola bisa mempertahankan capaian ini atau bahkan lebih baik lagi dalam pengelolaan DAK Fisik maupun pengelolaan penyaluran dana desa.

Nang/IB