infobanua.co.id
Beranda TAPIN Ribuan Pekerja Batubara dan Tongkang Menganggur Akibat Jalan Hauling di Police Line

Ribuan Pekerja Batubara dan Tongkang Menganggur Akibat Jalan Hauling di Police Line

Tapin Terancam Kemiskinan Akibat Ribuan Pekerja Batubara Jadi Korban Police Line Jalan Hauling

Tapin-Rantau, infobanua.co.id – Nasib ribuan pekerja jasa angkutan batubara dan tongkang makin nelangsa akibat belum adanya solusi terkait aspirasi yang mereka keluhkan.

Para pekerja jasa angkutan batubara dan pekerja tongkang ini menjadi korban sengketa tanah antara PT Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT Tapin Coal Terminal (TCT).

Akibat sengketa tersebut aktivitas jasa angkut terhenti sehingga mereka tak bisa mengais rejeki. Akibat ribuan pekerja tanpa penghasilan, ribuan keluarga di Tapin juga terancam kemiskinan.

Terhitung dari 27 November lalu hingga sekarang para pekerja, baik sopir ataupun angkutan tongkang terpaksa berhenti bekerja dan merugi.

Perwakilan Asosiasi tongkang HM Sapi’i saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Tapin menyatakan, pihaknya sangat dirugikan akibat blokade jalan hauling tersebut.

“Ini kami sangat dirugikan, anak buah kami (pekerja) tak bisa bekerja dan tentunya tak mendapatkan upah karena terhentinya aktivitas bongkar muat ini,”ujarnya.

Diungkapkannya, sengketa pihak perusahaan ini imbasnya kepada mereka yang tidak tahu menahu dan hanya sebagai jasa angkutan saja.

“Kalau seperti ini terus bagaimana nasib kami, kalau menunggu hasil pengadilan terkait penyelesaian sengketa lahan jalan hauling tersebut lama kami tidak bisa bekerja. Kami ingin police line segera dibuka agar kami bisa bekerja dan mendapatka uang keluarga-keluarga kami. Masalah hukum selesaikan di pengadilan,” imbuhnya.

Perlu diketahui dalam pertemuan yang difasilitasi DPRD Tapin, Rabu (8/12) kemarin , hanya dihadiri pihak pekerjaan jasa angkutan batu bara dan PT AGM, sedangkan PT TCT absen.

Peserta rapat menyayangkan ketidakhadiran PT TCT, padahal yang seharusnya dijadwalkan Selasa, (7/12) sudah diundur satu hari atas permintaan perusahaan itu. Senin, (13/12) nanti DPRD Tapin bakal kembali memanggil pihak PT TCT.

Ketua DPRD Tapin H Yamani, bersedia untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan yang berimbas ke perekonomian para pekerja angkutan itu.

“Kalau bisa penutupan dan police line bisa dibuka sambil menunggu keputusan peradilan,” ujarnya.

Upaya DPRD Tapin segera menyurati pemerintah pusat hingga DPR RI untuk membantu permasalahan itu, agar berdampak baik untuk semua pihak.

Sebagai alternatif, apabila tidak ada kesepakatan, kata H Yamani, DPRD Tapin siap mengupayakan untuk angkutan bisa menyeberang di jalan nasional, untuk sementara waktu.
“Mudah mudahan ada kesepakatan,” ujarnya.

Rel/IB

Bagikan:

Iklan