Massa GPI Luruk Dindik Kab.Blitar, Diduga Ada Pungutan di Sekolah

Blitar, Infobanua.co.id – Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar, melakukan aksi unjukrasa di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, terkait dengan adanya dugaan pungutan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kamis 06 Januari 2022.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegehan penyebaran covid-19 dengan benar dan ketat.

Dalam orasinya ketua GPI Blitar, Jaka Prasetya, mengatan, dari hasil temuan yang ada dilapangan. Masih banyak adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah dengan memakai kedok sumbangan.

Sekolah juga akan mempersulit anak didik jika sumbangan tersebut tidak dibayar.

Ada dugaan juga dalam pengangkatan Kepala Dekolah SD tidak sesuai dengan aturan. Karena ada Guru yang tidak bersertifikat diangkat menjadi Kepala Sekolah.

“Kami tidak ingin dunia pendidikan dijadikan ladang bisnis bagi orang-orang yang saat ini memanfaatkan kesempatan.” kata Ketua GPI Blitar, Jaka Prasetya.

Setelah berorasi di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 10 orang perwakilan diminta untuk menyampaikan aspirasinya.

Perwakilan tersebut akhirnya ditemui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Blutar, Luhur Sejati, Wakil Bupati Blitar, Rahmad Santoso dan dari pihak Kepolisian serta Kejaksaan.

Audiensi terkait dengan masalah pendidikan, pertanyaan yang disampaikan perwakilan GPI terkait dengan berbagai pungutan sekolah yang dikemas dalam bentuk sumbangan, serta pengangkatan Kepala Sekolah, dan juga terkait dengan maraknya dugaan bisnis Lembar Kerja Sekolah (LKS) dan alat tulis yang dilakukan oleh kolega Bupati Blitar.

Dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh perwakilan massa GPI, Luhur Sejati, mengatakan, dalam kaitan pungutan yang ada di SD dan SMP pihaknya akan menelusuri kebenarannya.

Sedangkan untuk masalah pengangkatan Kepala Sekolah yang belum bersertifikat tersebut. Luhur menjelaskan bahwa saat ini memang kekurangan Kepala Sekolah sehingga ada 150 orang dan harus segera dilaksanakan supaya pembelajaran sekolah di SD tetap dapat berlangsung.

Menanggapi tentang profesionalitas pengangkatan, yang jelas semuanya sudah dilakukan sesuai dengan aturan.

Sementara itu Wakil Bupati Blitar, Rahmad Santoso, mengatakan, jika memang terjadi pemungutan ataupun sumbangan yang memberatkan kepada anak didik SD dan SMP, pihaknya minta untuk memberikan informasi yang nantinya akan ditindak lanjuti.

“Jika memang di temukan pungutan yang memberatkan orang tua murid, silakan japri ke kami untuk di tindak lanjuti,” pungkasnya. (Eko.B).