Massa GPI Blitar, Guruduk Kantor PUPR dan Perkim, Kabupaten Blitar

Blitar, Infobanua.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar, geruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Blitar, terkait dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis 27 Januari 2022.

Koordinator aksi Joko Prasetya, mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini digelar terkait tidak cakap dan profesionalisnya dalam bidang tehnik serta ketidakmampuan dalam menejemen pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dari seorang Pejabat Kepala Dinas, sehingga mengakibatkan banyaknya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Terkait unjuk rasa kali ini, yang pertama, kami telah mendengar adanya informasi, bahwa temuan BPK begitu besar dan kami merasa pesimis, yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Blitar, yang setiap tahunnya selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu dapat di pertahankan,” kata Koordinator aksi Jaka Prasetya.

Menurut Jaka, sedang yang kedua kalau semisal banyaknya temuan, itu berarti produk pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan.

Artinya warga masyarakat yang menikmati pembangunan hanya menikmati ampasnya saja karena kalau banyaknya penemuan dan pengembalian.

Selanjutnya Jaka Prasetya berharap, kepada aparat penegak hukum, jika banyaknya penyimpangan-penyimpangan seperti itu bisa hadir untuk melakukan penyelidikan, kalau misalnya di temukan unsur-unsur dugaan tindak korupsi dinaikkan ketingkat penyidikan.

“Kami juga kritisi terkait konflik kepentingan, sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan ,” ungkapnya.

Sementara ditempat yang sama, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Blitar, Adi Andaka, mengatakan, dirinya sangat berterimakasih dan ini menjadi masukan serta evaluasi kedepan menjadi yang lebih baik.

“Kami sangat berterima kasih, karena menurut kami ini menjadi bahan masukkan dan evaluasi kami untuk perbaikan ke depan dan dari kami mesti ada yang kurang. Dengan ketentuan-ketentuan regulasi yang sudah ada, ada konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan dari tim kami sendiri akan kami tingkatkan di tahun 2022 ini,” kata Kepala Dinas Perkim Kabupaten Blitar Ady Andaka.

Menurut Ady Andaka, untuk kegiatan reguler di tahun 2022 akan mengumpulkan konsultan perencanaan, konsultan pengawas, juga penyedia biar lebih cepat dan sepaham.

“Kami berjalan sesuai prosedur, dan kami berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang memberikan koreksi dan kami akan berkomunikasi dengan berbagai pihak kalau ada informasi penyimpangan tolong kami di beritahu,” pungkasnya. (Eko.B).