BEM FH Unila menyambut baik atas disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

 

Bandar Lampung, infobanua.co.id – Rancangan undang – undang kekerasan seksual sebenarnya penyusunannya sudah dirancang dari tahun 2012 yang diinisiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( KOMNAS HAM ). Tidak hanya itu dalam menyusun rancangan undang – undang tersebut melalui banyak proses rangkaian diskusi, dialog, dan penyelarasan teori dan fakta sosiologis.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekerasan seksual di Indonesia terjadi disetiap tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Maka pengesahan UU TPKS sangat urgen, Senin (18/4/2022).

Lalu pada tahun 2018 barulah UU TPKS masuk ke dalam prolegnas DPR RI, tidak sampai disitu dinamika pembahasan RUU ini sempat dianggap terlalu rumit dan lamban dalam pembahasannya, hingga sampai pada 2021 dimana RUU TPKS berhasil masuk dalam prolegnas prioritas.

Setelah 10 tahun lamanya, akhirnya pada hari Rabu 12 april 2022 melalui sidang paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU TPKS menjadi undang – undang. Hal itupun Disambut gembira oleh semua kalangan begitupun dengan organisasi mahasiswa BEM FH Unila.

BEM FH Unila memaparkan 7 point penting dalam UU TPKS diantaranya adalah :
1. Memberikan kemudahan proses pelaporan
2. Penyidik Kepolisian tidak boleh menolak perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Restorative Justice tidak bisa dipakai untuk kasus kekerasan seksual
4. Pelaku kekerasan seksual dilarang untuk mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama proses hukum
5. Negara memberikan dana bantuan atau dana restitusi bagi korban kekerasan seksual
6. Memberikan hak perlindungan hingga pemulihan untuk korban

” Semoga UU TPKS ini menjadi payung hukum bagi kita semua untuk mengatasi kekerasan seksual, dengan adanya UU TPKS para korban tidak perlu takut dan enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. ” ujar Desy Putri Aldina selaku Wakil Gubernur BEM FH Unila

” Meskipun telah disahkannya UU TPKS ini bukanlah akhir dari penanganan kekerasan seksual, mari kita kawal bersama implementasi UU TPKS,” tutup M. Faizaldo selaku Gubernur BEM FH Unila.

ril

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts