Gelar Paripurna DPRD PPU Sampaikan Rekomendasi LKPJ terhadap Plt Bupati PPU Tahun Anggaran 2021

PENAJAM, Infobanu.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Penajam Paser Utara tahun anggaran 2021 di Gedung Paripurna DPRD PPU, Rabu (20/4/2022).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD PPU Hartono bersama dengan Plt. Bupati PPU Hamdam.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Thohiron menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam bentuk LKPJ.

Bagi pemerintah daerah, LKPJ dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Target pendapatan daerah Kabupaten PPU tahun 2021 sebagaimana tertuang di dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,9 Triliun dan dapat terealisasi sebesar Rp1,2 Triliun atau mencapai 64,30 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020 untuk realisasi pendapatan daerah terjadi penurunan sebesar 8,01persen (delapan koma nol satu persen),” sebutnya.

Kemudian ia membandingkan antara Proyeksi pendapatan daerah TA 2021 dengan realisasi terdapat selisih yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.678 Miliar atau setara dengan 35,70 persen tidak tercapainya proyeksi ini tentu disebabkan karena penetapan proyeksi Pendapatan yang tidak cermat.

“Di mana kita ketahui bahwa penetapan proyeksi pendapatan minimal mengacu pada realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya, kecuali terdapat proyeksi pendapatan yang telah memiliki legal standing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi,” jelasnya.

Thohiron menyampaikan pengelolaan pendapatan daerah pada APBD Tahun anggaran 2021 tidak dilakukan secara cermat, padahal jika target proyeksi mengikuti realisasi Tahun anggaran 2020 maka dapat dipastikan realisasi penerimaan tidak akan mengalami ketimpangan yang terlalu besar mencapai Rp602 Miliar.

“Diharapkan ke depan agar kiranya tidak terjadi lagi gagal proyeksi khususnya dari sektor Pendapatan Daerah yang mengakibatkan terjadi banyaknya beban pembiayaan dikarenakan tidak adanya pelaksanaan perubahan Anggaran, yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) poin a bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi,” tandasnya (ADV)

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts