Pendidikan dan Demokrasi Kita (Refleksi Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei)

oleh : Pribakti B *)

Setiap datang peringatan Hari Pendidikan Nasional, senantiasa muncul pandangan, kritik dan sejumlah analisis dibidang pendidikan. Pendidikan menjadi terkonsentrasi pada 2 Mei. Padahal seyogjanya kita terus menerus memperhatikan pendidikan, tanpa pandang hari, bulan, apalagi tahun. Karena pendidikan adalah entitas yang tak terbatas. Pendidikan merupakan cermin cembung dari sebuah kompleksitas budaya masyarakat yang luas. Karenanya sistem pendidikan di sekolah yang baik akan menjadi udara yang sehat, mengisi setiap ruang baik didalam maupun di luar lingkup sekolah yang bersangkutan.

 

Maka jika kita menginginkan budaya demokrasi berkembang di negeri ini, kita membutuhkan sistem pendidikan sekolah kearah yang lebih korelatif terhadap demokratisasi. Sistem pengajaran dengan sistem gaya bank yaitu “saving” pengetahuan yang dilakukan guru terhadap murid-muridnya, seyogjanya diubah menjadi sistem pembelajaran dengan learning society (masyarakat belajar)

 

Sayangnya, dunia sekolah kita masih jauh dari konsep learning society. Sekolah lebih banyak menuntut anak didik untuk meraih nilai sesuai target – target kuantitatif. Karena nilai itu harus diraih dalam ujian tulis (bukan pada tatakrama atau tindakan) maka para siswa dituntut untuk menghapal pelajaran, bukan mengamalkannya. Jika tak mampu menghapal, alternatifnya menyontek. Tuntutan menjadi manusia baik-baik dinilai cukup dengan mentaati peraturan sekolah dan guru-guru dikelas.

 

Dari sistem pendidikan semacam ini tentunya akan sulit lahir anak didik-anak didik yang kritis, kreatif, independen dan saling menghormati satu sama lain. Padahal untuk membangun demokrasi dibutuhkan sikap dasar yang kritis, untuk bisa survive secara ekonomi dibutuhkan kreatifitas dan independensi. Dan untuk menjaga ketertiban dibutuhkan sikap saling menghormati (ketertiban yang dipacu melulu melalui kepatuhan akan melahirkan ketaatan yang semu).

 

Tumbuhnya sikap kritis, kreatif , independen dan saling menghormati adalah kunci utama dalam menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini. Bagaimana cara menumbuhkannya? Harapan paling besar adalah melalui sistem pendidikan yang berbasis learning society, yakni suatu sistem pendidikan dengan menerapkan konsep UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) . Pertama learning to think, disini anak didik dituntut untuk berpikir kritis. Kedua Learning to do, anak didik diajari bagaimana menyelesaikan problem kesehariannya secara kreatif. Ketiga learning to be, yakni mengajarkan bagaimana menjadi dirinya sendiri yang independen dan Keempat learning to live together, yakni diajarkan bagaimana caranya hidup bersama, satu sama lain berdampingan secara damai, saling menghormati, menumbuhkan toleransi dan bahkan empati.

 

Nah visi pendidikan semacam inilah yang seyogjanya kita jadikan patokan dalam setiap proses pendidikan. Cara mengetahui hasilnya tidak bisa instan (seperti tertera dalam angka-angka rapor atau hasil ujian), melainkan melalui sebuah proses panjang. Menanamkan budaya demokrasi memang tidak seperti menanam padi. Tiga bulan panen. Belum lagi, demokrasi juga membutuhkan modal sosial . Modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mampu mempercayai individu lain sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan.

 

Modal sosial adalah faktor determinan yang menunjang kekokohan struktur bangunan demokrasi. Tumbuh tidaknya modal sosial  dalam suatu masyarakat ditentukan oleh banyak faktor seperti sistem politik, hukum, relasi antar invidu dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan tentu saja sistem pendidikan. Modal sosial menjadi unsur-unsur yang menggerakkan budaya masyarakat kearah yang positif dan konstruktif.

 

Sistem pendidikan bisa menjadi media yang efektif untuk menumbuhkan modal sosial karena dalam prakteknya terdapat strategi sosialisasi nilai-nilai terhadap anak didik , dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT). Ini karena modal sosial lebih terkait pada bagaimana sebuah organisasi bekerja dalam suatu masyarakat maka sistem pendidikan yang memberikan perhatian besar pada  aspek afektif dan psikomotorik tampaknya lebih potensial untuk menumbuhkan modal sosial.

 

Masalahnya, jika dilihat dari capaian-capaian yang selama ini ditonjolkan, pendidikan kita masih terfokus pada aspek kognitif. Tingginya indeks prestasi akademik lebih diutamakan ketimbang aspek-aspek lain. Otak kiri masih dianggap dibutuhkan lebih dominan ketimbang otak kanan. Maka lulus pendidikan tinggi lebih menjamin kepintaran ketimbang budi pekerti. Padahal demokrasi dalam prakteknya, lebih menuntut budi pekerti daripada kepintaran. Dengan kepintaran, demokrasi bisa diakali atau bahkan dilipat-lipat, meskipun mungkin diwacanakan dalam bahasa yang sangat akademis.

 

Itulah yang kita rasakan sekarang. Demokrasi di negeri ini, secara wacana akademis bisa sangat memuaskan atau bahkan excellent, tetapi dalam prakteknya sarat dengan rekayasa, akal-akalan dan bahkan tipu-menipu. Sebab ketidakjujuran adalah virus ganas yang sangat mudah menyebar dan menular. Karena untuk menutupi kebohongan dibutuhkan kebohongan baru . Dan orang yang tahu dirinya dibohongi orang lain, biasanya akan membalas minimal dengan kebohongan yang sama. Lantas apa yang bisa kita lakukan agar suasana kembali normal, melihat kejujuran sebagai kebenaran dan kebohongan sebagai kejahatan?

 

Jawabannya ada pada kehidupan sehari-hari kita, terutama pada sistem pendidikan. Saat ini demokrasi kita seolah sekadar kuda troya kekuasaan, kuda troya partai politik, kuda troya kaum pemodal (yang rakus), kuda troya para buzzer dan kuda troya oligarki (yang buruk). Akibatnya banyak problema dan isu mendasar yang muncul di ranah politik kita dalam tahun-tahun belakangan ini. Apa pun barometer (objektif) yang digunakan untuk melihatnya, kuat kecenderungan politik kita menunjukkan banyak kemunduran. Pelayanan publik masih buruk. Kinerja parlemen masih mengecewakan. Penegakan hukum justru semakin mengkhawatirkan.

 

Maka sangatlah wajar jika banyak muncul pertanyaan : apa yang salah dengan demokrasi kita? Hemat saya, karena kita belum memiliki modal sosial yang kuat. Kita senang melihat orang susah dan resah melihat orang senang. Dalam berorganisasi pun , relasi dibangun atas dasar untung-rugi , bukan atas dasar kepercayaan dan keinginan untuk saling membantu guna mencapai cita-cita bersama. Atas dasar inilah kita benar-benar membutuhkan sistem pendidikan demokrasi yang mampu melahirkan anak didik yang memiliki kejujuran, rasa saling percaya dan mudah berempati pada orang lain. Selamat hari Pendidikan Nasional!

 

*)  Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts