Wilson SH Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan RTRW Yang Diajukan Pemerintah Tidak Sesuai Fakta Dilapangan

Nunukan, infobanua.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus Proposianal dalam menempatkan tata ruang yang memang harus berfungsi ditempat yang tersedia,

MIsalnya cantoh di  Sebatik dan Nunukan. Ini kan pulau kecil ketika dipaksakan Industri masuk di sini yang jadi persoalan mendasar adalah ketersediaan air dan lisrik, nah ini yang harus dipikirkan betul-betul ketika industri nanti masuk di sini,” tutur Wilson SH, kepada sejumlah jurnalis Nunukan

Wilson SH Ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Nunukan ini  Pemerintah harus memikirkan betul-betul ketika nanti industri masuk di sini, sementara mereka butuh air banyak.  Nah yang kita lihat sekarang kebutuhan air untuk di Pulau Nunukan saja enggak mencukupi kebutuhan rumah tangga bagaimana industri mau masuk.

Menurut Wilson,  kalau ada industri yang mau kita muat di dalam tata ruang ini, ada Siemanggaris, ada Sebuku dataran yang memang luas kemudian ketersediaan air banyak, mungkin seperti ini harus dipikirkan ke depan.

“Krayan itu kan lahan memang hutan luas, sementara ini masuk di dalam kawasan hutan lindung, aya kira itu bukan jadi alasan untuk tidak membangun di sana, enggak, walaupun itu hutan lindung ini kan kita berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira negosiasi ke pemerintah Pusat (Kementerian) terkait dengan lahan itu juga perlu ditindaklanjuti,”

Lanjut wilson sampaikan, saat diwawancarai sebelum rapat dengar Pendapat saya Sampai kapan kita melindungi hutan itu sementara manusia-manusia yang ada di sana enggak diperhatikan.

Hutan di Krayan Mentarang apa kontribusi pemerintah dengan masyarakat kalau kita disuruh menjaga hutan kemudian apa timbal baliknya kompensasinya ke masyarakat, nah ini mungkin yang harus dipikirkan bersama,” tambahnya.

Wilson mengatakan, bahwa terkait regulasi tata kota dan Industri yang sebelumnya dibahas, menurut Welson saat itu hanya pembahasan awal.

“Hari ini kita mau dengar, DPUPR akan menyampaikan itu soal itu,  kita mau dengar kalau itu hanya sebagai rencana-rencana yang tidak didukung data yang baik saya kira percuma ujar welson pilitisi Golkar, Kemarin juga saya ngomong data yang mereka sampaikan dalam pertemuan itu  seperti untuk bandara di Krayan saja, Itu bandara sudah jadi sawah, ada yang sudah jadi hutan tapi masih dalam laporan makanya saya katakqn rtrw yang di ajukan itu belum maksimal harus sesuai fakta fakta dilapangan,” ujar wilson SH.

Dikatakanya, sumber data yang begini-begini ini perlu dilihat dengan baik, bahkan Ia sempat melakukan protes kepada Universitas Borneo terkait data mentah yang diterima tanpa meninjau langsung ke lapangan.

Saya sampaikan protes kepada Universitas Borneo kalau mereka menerima data mentah saja, ini yang terjadi mestinya turun ke lapangan, benar enggak data yang sudah disampaikan dari video-video yang ada.

“Saya wakil rakyat dari wilayah 3 membawahi Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Krayan  bahwa perubahan tata ruang wilayah yang diajukan pemerintah tidak sesuai kondisi dilapangan  Saya tegaskan kemarin dengan pak Asisten II,  saya bilang sampaikan ke OPD menyampaikan data harus data yang benar atau failit ini yang diajukan macam copy paste tidak ada kajian yg sebenarnya dilapangan  dari data yang salah tentu nanti membuat perencanaan pasti akan salah hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya mengakhirinya.

Penulis  : Yuspal

Editor   :  Ibrahim