Rapat Dengar Pendapat DPRD Bersama Tim Pembahasan Rapera Konsultan dan Intansi Terkait Berlangsung Alot
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten nunukan dalam Rapat dengar Pendapat memintan Tim Pembahasan Tata Ruang agar disesuaikan dengan Fakta dilapangan yang bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat”.
Baca Juga:
Nunukan, infobanua.co.id – Dewan Petwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah daerah diwakili oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan umum dan OPD terkait.
Baca Juga:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan bersama Pemerintah Daerah membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan, melalui rapat dengar pendapat, diruang Ambalat 1 Kantor DPRD Nunukan jalan ujang dewa nunukan selatan.
Baca Juga:
Hadir dalam rapat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nunukan, Bidang Pertanahan Sekretariat Daerah Nunukan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Ahli Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Baca Juga:
Ketua DPRD, Hj Rahma Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin S.HI MM memimpin jalannya Rapat Pembahasan RTRW Nunukan.
Baca Juga:
Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa memimpin rapat tersebut mengatakan, RTRW menjadi agenda penting dalam pembahasan karena merupakan dasar pengembangan dan pembangunan wilayah yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten/Kota, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan potensi fisiogeografis daerah.
Baca Juga:
Secara spesifik, proses penyusunan RTRW Kabupaten / Kota dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, pengumpulan data pengolahan dan analisis data perumusan konsepsi rencana, dan penyusunan rancangan peraturan suatu daerah,
Baca Juga:
dengan mekanisme tersebut DPRD Nunukan mengundang OPD terkait agar RTRW ini dirumuskan sesuai rencana revisi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan provinsi kalimantan utara.
Baca Juga:
Kita perlu penjelasan terlebih dahulu dari OPD terkait, agar rencana revisi materi teknis RTRW ini dapat dirumuskan bersama dengan anggota DPRD Nunukan,” kata Hj Leppa.
Baca Juga:
Agenda Rapat Dengar Pendapat berlangsung diruang rapat DPRD Nunukan adalah bagian dari tahapan Pembahasan RTRW Nunukan, anggota DPRD menyampaikan saran dan masukan untuk menyempurnakan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Baca Juga:
Baca Juga:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Abdi Jauhari ST menyampaikan Rencana Revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah Nunukan.
Baca Juga:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Abdi Jauhari ST mengatakan, meski Pemerintah Daerah pernah menggagas Raperda ini pada 2020 lalu, namun dibatalkan karena kendala teknis dan kembali dijadwalkan pada 2021 dengan 19 tahapan.
Baca Juga:
Tahapan pembahasan RTRW harus sistematis artinya harus melalui beberapa tahapan untuk melangkah ke tahapan berikutnya.” kata Abdi mantan camat nunukan.
Baca Juga:
Abdi jauhari menambahkan, hasilnya keputusan rapat nantinya menjadi referensi dan prasyarat mutlak untuk meregistrasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah Nunukan kedalam pembahasan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
Baca Juga:
Masih ada 3 tahapan belum kita lalui sehingga hari ini perlu pembahasan bersama agar hasilnya dapat diajukan ke tahapan pengesahaan di Kementrian ATR BPN,” lanjutnya.
Baca Juga:
Pada dasarnya setiap wilayah Kabupaten/Kota memiliki rencana tata ruang. Hal terpenting dalam pembahasan tersebut adalah perencanaan yang menggambarkan struktur ruang pada suatu daerah.
Baca Juga:
Karena dampaknya cukup besar bagi seluruh masyarakat terutama pemetaan wilayah yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat setempat.Tenaga Ahli Tata Ruang Kabupaten Nunukan, Firdaus memaparkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nunukan,
Baca Juga:
Tenaga Ahli Tata Ruang Pemerintah daerah kabupaten Nunukan, bapak Firdaus mengatakan, adanya dinamika kebijakan peraturan dan ketidaksesuaian rencana tata ruang dan implementasi tata ruang No 19 Tahun 2013 sekitar 47 persen.
Baca Juga:
Tingginya deviasi tersebut melebih 20 persen yang tidak sesuai dengan ketatapan peraturan perundang undangan dan Ketidaksesuaian itu ditemukan di beberapa wilayah yang arahannya sebagai kawasan pertanian, kawasan terlarang lainya seperti kawasan hutan Lindung dipulau Sebatik dan nunukan, namun ternyata menjadi pemukiman, perkebunan dan kawasan industri.
Baca Juga:
“Kondultan dari Universitas Borneo bahwa perlu kita atur lagi dan bagaimana tata ruang ini menjadi garda atau pintu investasi yang akan kita sepakati bersama,” kata Firdaus menyampaikan paparan revisi RTRW Nunukan di hadapan anggota DPRD Nunukan.
Baca Juga:
Penulis : .Yuspal
Baca Juga:
Editor : Ibrahim
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
