Sirajuddin Dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Transparansi Soal Anggaran Covid-19

Nunukan, infobanua.co.id –– Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sirajuddin menyampaikan, secara transparansi terkait anggaran Covid-19  di hadapan anggota ewan yang terhormat yang dipimpin Robinson  dalam rapat dengar pendapat berlangsung diruang rapat Ambalat DPRD Kabupaten Nunukan.

Menurut Sirajuddin, transparansi dalam penyampaian, secara total untuk penanganan Covid-19  salah satunya adalah termasuk masalah lain juga di layani untuk belanja vaksin kita pada  tahap pertama dan tahap kedua yang sudah cair sekitar 203 dan 121 kemudian vaksin booster sekitar 118 juta.

“Untuk itu sangat merangsang masyarakat untuk bisa ikut vaksin karena kami perhatikan di lapangan kalau tidak ada sembako maaf masyarakat kurang respon terhadap tapi kalau ada sembako nilai plusnya cukup tinggi. Maaf adik-adik karena ini juga adalah bagian daripada penyemangat masyarakat pemerintah ke masyarakat sehingga harus kami sampaikan bahwa sembako itu adalah bagian dari penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT ) dan belanja tidak langsung ,” ungkapnya.

Lanjud Sirajuddin, ada pertanyaan lagi kenapa dari 2021 yang belum terbayar sampai dengan tahun 2022, karena memang sementara masih dalam proses review inspektorat karena itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan sebelum pencairan jikalau belum ada review inspektoran yang memang sementara sekarang ini mari baru beberapa puskesmas pada rumah sakit yang sudah dilaporkan tapi sebagian besar belum dilaporkannya.

“Jadi minta maaf kepada Bapak dan Ibu  anggota dewan   mungkin sudah tahu permasalahannya bahwa bahwasanya kenapa  pemerintah belum membayarkan  insentifnya karena harus di review dulu kelayakannya terkait masalah kebesaran dibolehkan atau tidak,” jelasnya.

Dikatakanya, yang tahu itu Inspktorat  yang  untuk memeriksa hasil dari pada pengajuan  teman  dari  dinas kesehatan,   kalau berbicara masalah perincian saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi untuk merinci secara terinci betul kemungkinan sukar untuk kami sampaikan tapi yang jelas kami sudah sampaikan bahwa untuk penganggaran covid ini sebenarnya yang penjelasan awal saya bahwa itu di kesehatan sekitar 8,002 Milyar. Dengan peruntukan salah satunya 5, selebihnya untuk insentif yang itu tadi bayar utang dan untuk tahun 2022 namun realisasi sampai sekarang itu masih 0 atau Sero sama dengan covid-19 masih sero juga realisasinya.

“Jadi kalau ini dari hasil penelusuran kami bahwa untuk Rp8 Milyar ini ada lima kegiatan yang hampir rata-rata relasinya masih hanya uang makan aja pada saat 13 juta pada saat dilakukan vaksin untuk tenaga medis ,” sebutnya.

Sirajuddin mengatakan,  selebihnya belum dicairkan salah satu insentifnya itu ada sekitar hamper Rp 6 Milyar tapi itu subtitlet kesehatan daerah dan kesehatan penanganan konflik 4,57 ini sudah termasuk dengan tahun 2022 dan itu belum dicairkan karena menunggu hasil review inspektorat sekali lagi menunggu hasil review inspektasi sehingga tidak semena-mena dinas kesehatan langsung ingin menyalurkan atau membayar insentif tanpa ada hasil pemeriksaan dari inspektur kalau yang lain-lain saya sudah sampaikan tadi

Selanjutnya untuk Dana Desa  saya sampaikan dari 175 miliar untuk 232 Desa kita itu 40 persen. Kalau kita perkiraan dari 175 berarti ada sekitar 70 miliar yang dianggarkan oleh dana Desa termasuk 8 persen nya untuk penanganan Covid-19  dan sisanya untuk BLT belanja tidak langsung  belanja  ke masyarakat

“Kenapa distribusinya itu akan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan terkait masalah distribusi yang belum tetap sasaranya termasuk UMKM ke koperasi itu akan jadi PR kami,” ujar Sirajuddin didalam menyampaikan pendapatnya dihadapan anggota dewan yang terhormat.

Yuspal).