Tolak Kenaikan BBM, Legislator PKS Sebut Kebijakan Ini Memberatkan Masyarakat
PENAJAM, infobanua.co.id – Kebijakan pemerintah pusat dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi, mendapat penolakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)
Baca Juga:
“Jelas fraksi PKS menolak, mulai PKS dari pusat provinsi sampai kabupaten/kota menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini memberatkan masyarakat,” ungkap Anggota Fraksi DPRD PPU, Thohiron, Senin (12/9/2022).
Baca Juga:
Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahwa Bakar Minyak (BBM) subsidi, hingga non subsidi. Pengendalian harga BBM tersebut berlaku sejak beberapa pekan lalu, Sabtu (3/9/2022).
Baca Juga:
Baca Juga:
Thohiron mengemukakan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako), transportasi dan lain sebagainya. Terlebih masyarakat saat ini masih dalam tahapan pemulihan akibat Pandemi Covid-19 dua tahun silam.
Baca Juga:
” Jika ini tidak dapat diimbangi dengan pendapatan sebagian masyarakat kita, tidak bisa dibayangkan gejolak sosial ekonomi yang terjadi,” bebernya.
Baca Juga:
Baca Juga:
Ia juga menambahkan, bahwa jargon “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke – 77 tersebut dianggap tidak relevan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.
Baca Juga:
Berikut harga BBM yang mengalami kenaikan diantaranya adalah Pertalite, Solar subsidi, hingga Pertamax. Dimana harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Baca Juga:
Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (ADV)
Baca Juga:
Reporter : Syahid Rahman
Editor : Ibrahim
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
