“DPRD Nunukan Ikuti Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2023 dan Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan”

Nunukan, infobanua.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Ketua, Wakil  Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) dengan tema “Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pendalaman Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023”,.

 

Tujuan Bimtek ini tidak  bertujuan untuk menguatkan fungsi kedewanan, yang berlangsung  di Jakarta beberapa hari yang lalu.

 

Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma  Leppa Ibu Kandung Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid SE.MM PH.d menerangkan, Bimtek ini bertujuan agar anggota dewan mengerti dalam penyusunan anggaran, memberikan wawasan, pendalaman tugas serta sosialisasi regulasi yang baru bagi para legislator yang sebagai mitra Pemerintah daerah.

 

“Semua ini anggota DPRD harus menguasai, sehingga pada saat tiba masa tiba akal, tujuannya Bimbingan Tehnik ( bimtek) ini kita menambah wawasan dan pendalaman tugas sesuai regulasi sekarang, di mana kita masuk dalam pemabahasan anggaran murni maupun  anggaran perubahan,” ujar ketua DPRD.

 

Hj Leppa Ketua DPRD mengatakan, bahwa anggota DPRD melakukan pengawasan dan juga meninjau langsung ke lapangan untuk bekerja langsung, makanya gotong royong itu harus kita laksanakan.

 

“Seperti yang saya lakukan dengan program gotong royong kemarin bersama Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Daerah air Minum begitupun  Pemadam dan Kecamatan Nunukan, itu memberikan kita ide untuk lebih memonitor aset pemerintah yang tidak tersentuh. Dengan gotong royong itu sudah mulai kita lakukan perawatan dan pembersihan lingkungan,” ujarnya.

 

 

Lanjud Hj Leppa bahwa untuk tahun depan dana pemeliharaan dan gotong royong sudah ada untuk normalisasi sungai, pembersihan drainase dan gorong-gorong. “Artinya kami di DPRD memberikan terobosan yang baru,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Ibunda Bupati Nunukan dua Periode  ini juga menyampaikan bahwa  untuk sementara mengodok masalah pajak retribusi perlu pemantangan kata ketua DPRD Nunukan.

 

“Memang tidak signifikan perubahan tapi kami mengusulkan supaya masalah sawit ada retribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami dengan narasumber dan Permendagri itu kemungkinan besar Daerah akan masuk ke situ,” terangnya.

“Meski ini belum dibahas tapi sudah diwacanakan,” tuntas Hj. Leppa Ketua DPRD Nunukan mengakhiri.

(Yuspal)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *