BERAU, infobanua.co.id – Kepala Daerah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Sri Juniarsih mengatakan belum mengclosingkan atau menetapkan apa yang diwacanakan soal kenaikan tarif air bersih PDAM meski, pihak PDAM Berau telah mensosialisasikannya ke masyarakat Berau.

Menurut pandangan Sri Juniarsih, memang sebanarnya disaat tidak dilakukan kenaikan tarif air PDAM, ada beberapa kemungkinan sangsi yang berdampak yaitu, dianggap tidak bisa mengelolah perusahaan, meski Perumda Batiwakkal merupakan Badan Usaha Milik Darah (BUMD) tentu, harus memikirkan sisi keuntungan sebagai perusahaan daerah.

Sementara jika tidak terealisasikan tarif air ini, besar kemungkinan nanti akan digabungkan dengan PDAM yang lain misalkan, PDAM yang ada di Kutim atau PDAM di wilayah Kaltim lainnya.

Jika itu terjadi, maka segala pelayanan air bersih tidak akan terpantau oleh daerah. Hasilnya, masyarakat akan sedikit kesulitan dalam menyampaikan keluhan sebab, di Berau nanti bentuknya hanya kantor perwakilan saja.

“Itulah yang jadi dasar pertimbangan kalau tidak dilakukan kenaikan tarif air bersih oleh pihak PDAM Barau, walapun wacanananya akan ada kenaikan. Untuk saat ini masih bertahan harga normal,” ungkap, Sri Juniarsih, di acara prokopim, Minggu, 25/9/2022.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan pasal 29b, dalam hal tarif BUMD air dimiliki kabupaten atau kota apabila tidak memenuhi pemulihan biaya penuh Full Cost Recovery  (FCR), Gubernur merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal BUMD.

“Restrukturisasi internal BUMD sebagaimana dimaksut ayat 1, mencakup keungan manjemen, operasional sistem dan prosedur,” terang, Diruktur Utama (Dirut) PDAM Berau Saipul Rahman, Senin 26/9/2020, di ruang kerjanya.

Dalam hal tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh FCR tiga tahun berturut turut, Gubernur melakukan analisis kelayakan usaha BUMD air minum.

Analisis kelayakan usaha sebagimana dimaksut ayat 3 dan hasil penilaian kinerja, Gubernur merekomendasikan tiga opsi yakin, kerjasama; gabungan dengan BUMD air minum lainnya dan atau BUMD air limbah; atau mengalihkan pelayanan penyedian air minum dengan menerapkan badan layanan umum daerah, atau unit pelayanan teknis pada organisasi perangkat daerah.

Dalam hal memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksut pada ayat 4 huruf b dan huruf c dengan meminta pertimbangan mentri.

Dalam catatan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 29b, Gubernur meyampaikan penetapan tarif Kabupaten atau Kota kepada Mentri, yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Mentri ini.

“Inilah alasan wacana adanya kenaikan tarif air PDAM,” terang, Saipul Rahman. (ski)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *