Blitar, infobanua.co.id – DPRD Kabupaten Blitar, menggelar Rapat Paripurna, tentang Persetujuan Bersama Nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun Anggaran 2023, sebagai penentu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2023 mendatang, di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, jalan Kota Baru, Kanigoro, Rabu 28 September 2022 malam.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, didampingi Wakil Ketua DPRD, Mujib, M Rifai, dan Susi Narulita.

Tampak hadir dalam rapat paripurna, Bupati Blitar Rini Syarifah, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Izul Marom, sejumlah kepala Organisadi Perangkat Daerah (OPD) dan para anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar, Rini Syarifah, melakukan penandatanganan nota KUA PPAS sebagai tanda disetujuinya dokumen tersebut dari kedua belah pihak antara eksekutif dan legislatif.

Bupati Blitar, Rini Syarifah usai rapat paripurna mengatakan, dalam APBD tahun 2023 nanti, fokus pekerjaan ada di bidang infrastruktur dan juga masalah ketahanan pangan.

Muaranya adalah, nanti akan banyak pekerjaan pembangunan atau perbaikan jalan yang dikerjakan oleh Dinas PUPR.

“Tetap di infrastruktur, kami upayakan dimasing-masing bidang, dan untuk prioritas lain, hari ini juga ada isu ketahanan pangan. Nanti kami evaluasi lagi ke depan, di APBD bagaimana untuk kepentingan warga masyarakat,” kata Bupati Blitar Rini Syarifah.

Menurut Rini Syarifah, setelah persetujuan KUA PPAS ini, pihaknya memastikan, akan bekerja maksimal untuk menyusun rancangan APBD tahun 2023 secara lengkap.

“Kita bekerja semaksimal mungkin untuk membahas APBD agar nantinya bisa melayani berbagai kepentingan warga masyarakat,” jlentrehnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito menyambut baik rencana Bupati Blitar, yang memfokuskan pada pembangunan infrastruktur.

Karena acap kali dari para Wakil Rakyat mendapat keluhan dari warga masyarakat terkait infrastruktur, seperti kondisi jalan umum yang kurang baik.

“Bupati agar memberikan perhatian pada infrastruktur, karena ini sudah beberapa tahun warga masyarakat menunggu adanya percepatan pembangunan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito.

Selanjutnta Suwito berharap, agar pembangunan infrastruktur bisa merata ke semua wilayah Kecamatan.

Disamping itu, Dewan-pun menyarankan agar jalan penghubung antar Kecamatan dikerjakan lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan jalan penghubung antar Desa.

“Disamping itu penyebaran pembangunan jalan juga harus lebih merata. Dari sisi kualitas juga harus diperhatikan, seperti untuk wilayah Selatan yang kontur tanahnya gerak, maka jalan harus pakai beton bertulang yang tentu lebih mahal, agar kualitas jalan lebih tahan lama,” terangnya.

Lebih dalam Suwito menuturkan, setelah persetujuan KUA PPAS ini masih akan digelar rapat lanjutan untuk membahas lebih detail APBD tahun 2023.

Sebab saat ini masih belum secara jelas dipastikan jumlah transfer umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

“Jadi istilah kerennya belum definitif, anggaran yang seperti dari transfer umum Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Saat ini kami masih mengacu pada pendapatan APBD tahun lalu bila di estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami naik sekitar Rp 40 Miliar. Untuk itu kami masih terus melakukan pembahasan,” pungkasnya. (Eko.B).

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *