Blitar, infobanua.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Khusus (Rasus) untuk membahas sejumlah surat yang masuk ke Komisi II, bertempat di ruang rapat Komisi II, Kamis 29-09-2022.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Suwondo, mengatakan, sejumlah surat yang masuk ke komisi II yang perlu disikapi diantaranya adakah terkait persoalan Pasar Srengat.

Menurutnya, persoalan di Pasar Srengat, seperti pedagang pasar berjubel di luar, mengakibatkan pedagang yang ada di dalam pasar habis, karena pembeli cenderung membeli dagangan diluar dan enggan masuk ke dalam.

“Di pasar-pasar lain sudah tertata baik, dengan nama pasar pagi dan pasar siang, pasar pagi pukul 06.00 WIB sudah bubar, sehingga tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Suwondo.

Menurut Suwondo, di pasar Srengat, masih perlu adanya perhatian khusus, yang nantinya akan ditindaklanjuti bersama Dinas terkait dalam forum rapat kerja, dengan harapan riil dilakukan oleh Dinas berwenang untuk menyikapi tentang yang ada di Pasar Srengat tersebut.

“Kami berharap agar persoalan yang ada di pasar Srengat, dapat cepat terurai dan masalahnya akan cepat selesai,” jlentrehnya.

Lebih dalam Suwondo menuturkan, selain itu juga surat lain yang perlu disikapi, diantaranya surat permohonan tentang mengkaji ulang pembatasan toko-toko swalayan dengan berbagai macam pertimbangan, seperti iklim investasi dan UMKM bisa terfasilitasi.

“Untuk pengakajian ulang tersebut, perlu kami cermati dengan seksama, tetapi pengawasan Komisi II akan kami laksanakan, termasuk aturan yang tertuang di dalam Perda yang mengatur tentang toko swalayan dan pasar rakyat, terutama terkait jarak, jumlah setiap toko disetiap Kecamatan dan tentang space lima porsen untuk UMKM,” ungkapnya.

Selanjutnya Suwondo, menerangkan, posisi Komisi II berada pada pengawasan tentang pelaksanaan Perda, bukan pada posisi untuk mengkaji ulang terkait Perda.

“Jadi kami bukan pada posisi mengkaji Perda yang baru itu,” jelasnya.

Terkait permasalah tersebut, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan daerah lain, khususnya tentang lima porsen untuk ruang UMKM, apa sudah dimanfaatkan apa belum, kalau belum kira-kira apa kendalanya.

“Kami akan raker bersama Disperindag, menunggu alokasi waktu yang dirapatkan di Badan Musyawarah,” pungkasnya. (Eko.B).

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *