Bea dan Cukai Hadirkan Green Building di Kota Banjarmasin

Banjarmasin, infobanua.co.id – (Kanwi DJBC Kalbagsel) sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang membawahi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mulai terbentuk pada tahun 2017 dan berkedudukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Sejak berdiri hingga saat ini, Kanwi DJBC Kalbagsel belum mempunyai gedung kantor sendiri sehingga untuk sementara masih menempati Gedung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 8 Banjarmasin.

Berkat dukungan pemerintah serta mempertimbangkan beban kerja dan caparan kinerja Kanwil DJBC Kalbagsel yang terus meningkat, dalam waktu dekat Kanwi DJBC Kaibagsel akan memiliki gedung sendiri berupa gedung pemerintah di pusat kota Banjarmasm dengan konsep “green building”. Pembangunan gedung dengan konsep “green building” ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah “masterpiece” gedung pemerintahan yang ramah hngkungan sebagai salah satu percontohan di bumi Kalmantan.

Proses pembangunan dimulai dengan pengajuan pendanaan dari APBN pada 2018, yang akhirnya mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dengan mekanisme proyek multiyears 2020-2022. Pemilihan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Konstruksi senilai Rp.58.927.934.671,00 dilakukan melalui proses tender dengan pemenangnya adalah PT. Totalindo Eka Persada Tbk. Perencanaan teknis gedung dimulai di tahun 2020 oleh PT.Yodya Karya (Persero), sedangkan pelaksanaan pembangunan fisik oleh kontraktor pelaksana Totalindo-Masco Energi KSO dengan pengawasan konsultan manajemen konstruksi PT. Virama Karya (Persero). Proyek pembangunan gedung diharapkan dapat selesai di akhir Desember 2022.

Banyak tantangan selama proses pembangunan gedung, seperti kondisi lahan proyek yang relatif kecil dengan akses masuk cukup sempit di pusat bisnis kota, kontur tanah rawa, lokasi yang dikelilingi oleh beberapa bangunan yang telah berusia tua, juga bayangan seftlement bangunan sekitar yang cukup menghawatirkan Kondisikondisi tersebut merupakan sebuah tantangan besar bagi kontraktor pelaksana proyek. Di sisi lain yang tak kalah menantang adalah adanya fluktuasi harga material.

Yang signifikan sebagai efek geliat kontruksi pasca pandemi dan pasca kenikan harga BBM. Namun seluruh tantangan tersebut dapat diatasi berkat koordinasi dan sinergi yang baik antara kontrakrot dan manajemen pelaksana dengan seluruh instansi dan pihak terkait.

Sampai saat ini yaitu 24 Oktober 2022 progres pembangunan fisik secara total mencapai 52,524 persen  dengan lingkup pekerjaan antara lain bagian struktur telah mencapai 96,42 persen, arsitektur 33,66 persen dan mekanikal-elektrikal- plumbing 52,334 persen. Progres fisik selanjutnya secara mayoritas akan lebih besar dipengaruhi oleh kinerja pemasangan unit peralatan mekanikal-elektrikal gedung.

Pimpinan di Kementerian Keuangan dan di direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai harapan agar Gedung Kanwil DJBCKalbagsel  yang telah dirancang dengan konsep  ramah lingkungan  ini nantinya mendapatkan sertifikasi sebagai “green building “ yang memiliki kinerja Gedung optimal. Sertifikasi tersebut dilakukan  melalui Lembaga independent Green Building  Council (WGBC) dan memiliki beberapa kriteria penilaian antara lain meliputi tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi enerfgi, konservasi air, sumber  dan siklus  material.

Konsep ramah lingkungan  Gedung Kanwiil DJBCKalbagsel ini akan menjadi pencapaian baru di bumi Kalimantan sebagai hasil  dari perencanaan desain yang tepat, pelaksanaan konstruksi yang ramah lingkungan dan pengoperasian Gedung yang efisien. Hal itu dapat terwujud melalui penggunaan air dan pengoperasian Gedung yang efisien. Hal ini dapat terwujud melalui penggunaan air dan sumber daya lainyang efisien, pemanfaatan energi terbarukan, pelaksanaan daur limbah serta desain bangunan yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang seluruhnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif bagi alam.

Untuk menjamin proses pembangunan berjalan baik , pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Kanwil DJBC Kalbagsel ini mendapat asistensi teknis dari dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, perizinan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, serta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Hal tersebut diyakini merupakan sinergi  yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance sehingga pendanaan  APBN menjadi lebih efektif dan efisien.

Rel/lida