Kami mewawancarai Nukila Evanty setelah Nukila menjadi pembicara/narasumber di Seminar Pekan Progresif Hukum dengan tema penguatan hukum untuk  masyarakat adat yang diadakan oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa ) Fakultas Hukum Undip tanggal 8 November 2022.

Nukila Evanty, seorang aktifis hak-hak masyarakat adat yang juga menjadi bagian dari masyarakat adat di Rokan Hilir, Riau.  Rekam jejak Nukila Evanty  tercatat sebagai Representasi Indonesia di UN (United Nations) Forum on Indigenous Peoples di tahun 2022 .

Nukila Evanty juga adalah drafter (perancang) protokol untuk “Kesepakatan (Consent)  antara  Bisnis dan Masyarakat Adat “ yang baru-baru ini diserahkannya ke United Nations, di New York. Nukila Evanty adalah Country Director RIGHTS dan juga adalah penasehat lembaga Asia Centre, dengan kantor pusat di Bangkok, Thailand dan penasehat pada Business and Human Rights Centre (BHRIGHT) di Universitas RMIT di Melbourne  Australia.

Anda  adalah bagian dari Masyarakat Adat, menurut Anda mengapa masyarakat adat selalu tertinggal ?

 Masyarakat adat atau di forum internasional disebut dengan indigenous people adalah bagian dari keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga seharusnya hidup masyarakat adat termasuk tanah, hutan, sosial budaya mereka  dijamin dan dilindungi konstitusi sesuai dalam pasal 18 B ayat 2 dan undang-undang.

Sejauh yang dialami saat ini, kedudukan masyarakat adat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami banyak kesulitan! masih  banyak masyarakat adat terancam, mengalami ekstorsi (Extortion) yaitu terancam, terintimidasi, terdiam karena kekhawatiran dan ketakutan, teraniaya, terusir dari tanah tempat kelahiran mereka sendiri dan kehilangan  dan terampas hak-haknya atas tanahnya yang disebut sebagai tanah ulayat, kehilangan air bersih , hutan yang telah dibabat habis , kehilangan sumber makanan yang biasa mereka dapatkan dengan mudah di tanah mereka sendiri akibat penguasaan tanah oleh para pebisnis dan investor.

Jadi menurut Anda eksistensi masyarakat adat selalu dihadapkan dengan pebisnis dan pembiaran  akan nasib mereka  ? 

Tanah dan hutan bagi masyarakat adat adalah darah , jantung dan jiwa mereka.Jadi bayangkan  ketika investor masuk dan mengambil  tanah dan hutan mereka padahal  telah   didiami dan diperjuangkan  masyarakat  adat  tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah dan hutan mereka telah beralih fungsi  menjadi lahan untuk pertambangan seperti batu bara dan minyak bumi  atau lahan pertanian  seperti salah satunya perkebunan sawit.

Provinsi riau, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan  adalah  provinsi dengan luas perkebunan sawit terluas di Indonesia  yaitu 3,38 juta ha atau 20,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi atau sebesar 16.38 juta hectares, seperti dilansir dari data Kepmentan (Keputusan kementerian Pertanian No.833 /2019).Serta banyak juga kasus -kasus yang tidak terekspose baik oleh media maupun oleh masyarakat sipil.

Beberapa contoh kasus  yang pernah saya ikuti dalam  kampanye dan advokasi  adalah izin bagi perusahaan tambang dan pabrik semen di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda,  Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat Lengko Lolok menolak karena jika  tambang dan pabrik semen itu sampai masuk ke kampung mereka, maka tidak terhindarkan  adanya relokasi kampung, termasuk nilai-nilai  sosial budaya dan tradisi mereka serta alih fungsi lahan pertanian.

Dalam kajian dan kunjungan saya ke beberapa masyarakat adat, saya melihat bagaimana  masyarakat adat  bergulat dengan kesulitan  untuk mengaktualisasikan budaya dan tradisinya sendiri, akan terhenti dengan sendirinya dan tidak bisa diteruskan kegenerasi berikutnya. Saya pernah  penelitian  ke  suku Akit di desa Titi Akar, di Rupat Utara, tradisi mereka membakar hutan untuk berladang sudah dilarang, padahal menurut mereka berladang padi itu adalah tradisi dan mata pencaharian utama, sehingga mengakibatkan mereka beralih menjadi nelayan.

Malah hutan yang sejatinya mereka kelola dengan bijak beralih menjadi milik perusahaan tanpa ada proses berkonsultasi dengan mereka. Kemudian saya penelitian ke   Desa Kedabu, Rokan Hulu,  ke masyarakat adat Talang Mamak Riau, tahun 2016, Batin (kepala suku) masyarakat adat Talang Mamak, termasuk perempuan dan generasi muda disana sudah berteriak lama kehilangan hutan,  kelapa sawit ditanami kurang dari 500 meter dari bibir sungai, sungai menjadi surut bahkan mengering.

Padahal air sungai adalah segalanya buat masyarakat adat Talang Mamak , ada ritual, kebutuhan minum sehari-hari, mandi dan sebagainya terutama bagi perempuan Talang Mamak yang merasakan langsung dampak dari kehilangan sungai dan terdegradasi lingkungan mereka. Masyarakat adat Talang Mamak akhirnya membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih.

Saat masyarakat masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19, akses terhadap  air bersih menjadi lebih penting dari sebelumnya. Masyarakat diharuskan menjaga kebersihan dan menjadi salah  satu upaya  melindungi diri pribadi dari COVID-19 misalnya menjaga higienitas tubuh, kerap  mengganti baju dan mencuci pakaian setelah bepergian dan mencuci tangan  dengan air bersih.

Apalagi bagi perempuan di masyarakat adat, merekalah penjaga keluarga dalam arti menyediakan air bersih, mencuci , memasak  dari sumber mata air dan air sungai buat keluarganya. Sehingga semakin sulit saat ini  karena air sungai mengering, mengendap, air menjadi tercemar karena limbah dari perusahaan dan kelangkaan air karena bisnis dan perusahaan yang ada di sekira tempat mereka tinggal  belum punya sensitifitas untuk menghormati masyarakat tempat bisnis atau perusahaan mereka beroperasi .

 Menurut Anda bisnis yang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh bisnis dan perusahaan

 Bisnis yang tidak menyebabkan pencemaran dan  kerusakan pada sumber air, tanah dan hutan. Bisnis yang mengajak masyarakat adat dan masyarakat desa untuk berdialog, berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Saya kira pebisnis dan perusahaan apalagi perusahaan skala multinasiol sudah mulai memahami prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).

Tiga pilar UNGPs yang dikenal bahwa bisnis itu harus melindungi, menghormati, memulihkan sehingga pebisnis/perusahaan harus menghindari terjadi pelanggaran hak masyarakat adat dan harus memberikan ganti atas kerugian yang diderita oleh korban sebagai dampak dari kegiatan bisnis.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam upaya mendorong perusahaan dan pebisnis untuk melakukan upaya menginternalisasi aturan mereka agar lebih patuh untuk penghormatan hak-hak masyarakat adat, tak sekedar hanya mengeluarkan CSR (Corporate Social Responsibility) semua hal akan teratasi dengan baik tetapi perlu upaya yang lebih intens untuk mengadakan riset awal ke daerah tempat perusahaan beroperasi, apa saja budaya sosialnya, lakukan pendekatan dengan berdialog dan komunikasi, konsultasi dengan lebih efisien dan menjelaskan tanggung jawab pebisnis, manfaat bisnis tersebut buat masyarakat secara transparan.

Tias/IB

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *