Banjarmasin, infobanua.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin akan selalu konsisten melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada proses verifikasi keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu, rekrutmen tenaga adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan netralitas aparat.

Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, H Muhammad Yasar Lc menegaskan hal itu saat membuka Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan non-Peraturan Bawaslu, Rabu (30/11/2022) di Banjarmasin.

Dia menjelaskan, saat ini tengah berlangsung beberapa kegiatan sekaligus tahapan Pemilu yang mesti Bawaslu lakukan pengawasan, di antaranya verifikasi faktual (verfak) keanggotaan parpol dan rekrutmen tenaga adhoc atau PPK, serta penataan daerah pemilihan (dapil).

Pada verfak keanggotaan parpol oleh penyenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sambung Yasar, pihaknya konsisten melakukan pengawasan proses verfak tersebut.

“Kita tak ingin ada semacam ‘main mata’ antara parpol yang diverfak dan penyelengara, yang mestinya tidak memenuhi syarat (TMS) bisa jadi akan diputuskan MS atau di-MS-kan,” bebernya.

Senada, salah seorang narasumber pada sosialisasi ini, Siti Hamidah SSos MSi mengatakan, jangan sampai warga yang tidak tahu menahu dan bukan anggota parpol tertentu, dimasukkan sebagai anggota, lalu lolos dari pengawasan. “Padahal orang tersebut tidak pernah merasa menjadi anggota parpol tertentu, dan menanda tangani Surat Pernyataan bukan Anggota Parpol, maka harus masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai anggota parpol tersebut.”

Jika ada kejadian seperti itu, lanjut Yasar, jelas warga akan dirugikan.

Berikutnya, ucap Yasar, tentang rekrutmen calon anggota PPK. “Kita ingin memastikan bahwa calon anggota PPK terpilih tidak terindikasi partisan, bukan orang parpol, bukan anggota atau pengurus parpol,” ujarnya.

Lain dari itu, sambung pria jebolan al-Azhar University, Kairo, Mesir tersebut, pihaknya juga konsisten mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, karena ada larangan bagi mereka di Pasal 283 UU Pemilu.

“Silakan laporkan ke Bawaslu atau Panwaslucam jika menemukan indikasi keterlibatan aparat tersebut dalam Pemilu maupun Pilkada,” harapnya kepada para peserta sosialisasi yang hadir dari unsur staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan, OKP, dan mahasiswa.

Setiap laporan yang masuk katanya, akan diproses atau ditindaklanjuti.

“Dalam hal melapor, kami bahkan sudah memiliki aplikasi Sigap Lapor, guna memudahkan warga menyampaikan laporan,” sebut ayah dua anak ini.

Ia tambahkan, bukan hanya soal netralitas aparat, tapi juga tentang verfak keanggotaan parpol tadi, dan terkait rekrutmen calon anggota parpol.

“Kita berharap peran serta masyarakat, termasuk organisatoris pemuda dan aktivis mahasiswa dalam mengawal pemilu, dengan turut melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, turut dalam pengawasan setiap tahapan pemilu, sehingga Pemilu 2024 akan benar-benar langsung, umum, dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta bermartabat,” pungkasnya. (mun)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *