Cianjur, infobanua.co.id – Dalam upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah,serta untuk mengurangi terjadi kasus sengketa dan konflik terkait pertanahan.ATR/BPN Kabupaten Cianjur menggelar Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Dan Kepastian Hak Atas Tanah yang bertempat di Pendopo Tumaritis,Jl.Pangeran Hidayatullah Kabupaten Cianjur.Selasa (13/12/2022).

Kepala kantor ATR/BPN Cianjur.Muhammad Yusuf mengatakan kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai langkah upaya mencegah terjadinya konflik dan sengketa pertanahan.secara teknis kegiatan ini berdiskusi terkait dengan bagaimana mencegah timbulnya sengketa dan konflik soal pertanahan.

“Secara teknis kita berdiskusi bagaimana mencegah timbulnya sengketa dan konflik,ini lebih banyak kepada soal administrasi,ketika administrasi di Desa contohnya seperti soal buku leter C nya tertib apa tidak,peralihannya tertib apa tidak,karena leter C ini  cikal bakal masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran pertama.Jika administrasi ini lengkap maka sengketa dan konflik pertanahan bisa dihindari,”kata Yusuf usai kegiatan sosialisasi.Selasa (13/12/2022).

Yusuf mengungkapkan selain melakukan kegiatan sosialisasi soal pencegahan kasus pertanahan pihaknya juga berkesempatan menyampaikan rencana penetapan lokasi program PTSL untuk 2023.

“PTSL 2023 Cianjur diberikan tugas menyelesaikan 10.000 hektare tanah,Alhamdulillah tadi para kepala Desa dan Camat sangat mendukung percepatan persertifikatan tanah ini,”ucap Yusuf.

Terkait soal hak atas tanah atau lahan korban bencana gempa Cianjur yang terjadi kemaren Yusuf menjelaskan sesuai petunjuk Kementerian dari kanwil yang pertama akan dilakukan pihaknya akan segera membuka loket pelayanan khusus terhadap korban bencana gempa.

“Kita segera akan membuka loket pelayanan khusus bagi masyarakat korban bencana gempa,nanti jika mereka sudah merasa nyaman kami persilahkan mereka datang atau hadir ke BPN untuk mendaftarkan haknya yang mungkin hilang.Alas hak yang mereka milikii,mungkin sertifikat yang pernah dimiliki namun  hilang atau tertimbun akibat gempa yang terjadi,” ucap Yusuf.

Yusuf menambahkan pihaknya juga  akan.membuat.surat secara resmi terkait pemberitahuan hal ini kepada Bupati dan para Camat agar masyarakat yang terdampak gempa bisa segera mendaftarkan haknya,dan saat ini BPN juga mulai melakukan plotting sementara dan pengukuran melalui drone lokasi area terdampak bencana gempa.

 

“Saat ini kita mulai melakukan ploting sementara dan pengukuran melalui drone areanya,kalau pengukuran secara langsung saat ini kan masih belum bisa,karena masih banyak puing -puing reruntuhan,”tuturnya.

Hasbi (Abi)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *