Politik Desas-Desus

oleh: Pribakti B *)

Politik itu kejam. Naluri untuk mengalahkan demi berebut kekuasaan adalah sifat alamiah politik. Di politik, unsur ancaman dan kekerasan yang merupakan sifat-sifat hewani lebih menonjol ketimbang sifat-sifat manusia yang rasional, dialogis, komunikatif, kooperatif dan konsensual. Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai “binatang politik” untuk menyebut sebagai makhluk sosial. Memang dalam diri manusia selalu terbalut dua sifat alamiah: baik dan jahat, kasar dan lembut, adil dan tidak adil.

 

Dalam sejarahnya politik tak jauh-jauh dari sifat-sifat binatang. Seperti ada istilah “politik dagang sapi”. Istilah itu menunjuk praktik transaksional, tawar menawar atau pemufakatan politik untuk berbagi kekuasaan. Ada lagi istilah “politikus kutu loncat”. Maksudnya politikus berpindah-pindah partai politik dan tidak sedikit kader partai politik loncat ke partai lain. Jadi, binatang berpolitik itu istilah dan juga kelakuan. Sebab sifat-sifat kebinatangan yang bengis sering dijumpai di arena politik. Menyerang lawan untuk tujuan mematikan bukanlah sifat-sifat manusia waras. Lewat media sosial, politik mematikan dilancarkan dengan menebar desas-desus, berita bohong, hinaan, hujatan, fitnah dan kebencian .

 

Tidak heran bila desas – desus menjadi alat propaganda politik. Karena desas-desus punya motif, tujuan dan sasaran. Di zaman desas-desus, daya pikir kehilangan kewarasannya. Intelektualisme tumpul. Pikiran kritis tak berkembang . Sebagai alat propaganda , desas-desus bukan konsumsi nalar yang sehat , tetapi menyasar emosi. Dengan desas-desus, manusia tidak berpijak pada kebenaran, tetapi pada pembenaran. Di zaman itu angin lebih banyak mendesir membawa kabar sehingga di mana-mana paling dominan adalah “kabar angin”. Desiran kabar angin semakin canggih, tidak lagi dilakukan secara tradisional, seperti kasak-kusuk yang terbatas jangkauannya dan prosesnya cukup lama.

 

Lebih dari itu, di zaman internet sekarang ini desas-desus begitu dahsyat. Lewat platform media sosial, desas-desus menyebar begitu cepat, massif, tak terkendala ruang dan waktu. Semua orang bisa mengonstruksikan apa saja (terhadap siapa saja). Bisa jadi karena efeknya yang lebih dahsyat, desas-desus pun menjadi alat propaganda politik paling efektif. Perhatikan atmosfer politik negeri ini. Tampak selalu mendung berselimut kabut akibat embusan kabar angin. Elite politik suka membuat desas-desus tentang lawan-lawan politiknya. Ada tokoh yang suka blusukan ke  kampung-kampung digosipkan sebagai pencitraan. Sebaliknya ada tokoh yang gemar berwacana di panggung nasional disebut populis. Dalam politik realita, terbolak-balik itu menjadi hal yang lumrah.

 

Akibatnya sekarang mudah saja kita menyaksikan desas-desus menjadi propaganda politik ketimbang membangun ruang politik yang dialogis dan konstruktif. Politik cuma sikut-sikutan. Politik cuma sahut-sahutan di media sosial. Padahal akan lebih elok jika dibarengi dengan tawaran tokoh alternatif yang bakal dipanggungkan di Pilpres 2024 nanti. Jika sudah ada tokoh yang kira-kira layak untuk memimpin negeri di masa depan, harusnya segera dipromosikan. Silahkan adu kuat untuk merebut suara rakyat pada Pilpres 2024. Semakin dini tokoh-tokoh itu dimunculkan berarti rakyat semakin punya kesempatan dan waktu yang cukup untuk menentukan pilihannya. Dan, itu tentu saja sangat bagus bagi demokrasi. Kalau cuma penggantian presiden yang digembar-gemborkan maka kembali kita menghadapi pilihan “kucing dalam karung”.

 

Pilpres 2024 memang masih jauh, tetapi bagi yang mempunyai ambisi untuk duduk di tampuk kekuasaaan – termasuk yang ingin mempertahankan – rasanya sudah dekat. Maka wajar jika belakangan ini , di media massa sudah bermunculan nama-nama yang akan maju menjadi pasangan capres-cawapres, pada Pilpres 2024 nanti. Sebut saja pasangan Prabowo – Puan Maharani, Ganjar Pranowo – Airlangga Hartanto, Anies Baswesdan – Agus Harimurti Yudoyono dan lain-lain. Komunikasi dan silaturahim sejumlah tokoh dengan partai politik semakin gencar. Karena dalam sistem politik kita , partai politik adalah kendaraan untuk mendapat tiket Pilpres. Maka suka atau tidak suka, partai politik itu dirindukan.

Tak ajal juga, partai politik bisa jual mahal . Berbagai koalisi juga sudah mulai digagas dan digalang. Rasa-rasanya semua energi bangsa sekarang ini terkuras untuk perburuan kekuasaan di Pilpres 2024. Sampai-sampai banyak persoalan bangsa yang tidak selesai, malah bertambah ruwet. Contoh paling konkrit adalah korupsi. Sampai hari ini, sulit untuk ditampik bahwa negeri ini merupakan lahan subur korupsi. Bahkan korupsi bisa menjadi “amunisi” dalam perebutan kekuasaan. Sejumlah kasus korupsi mengindikasikan kuat terhubung dengan jabatan.

 

Dalam pandangan saya, semestinya diskusi menjelang Pilpres 2024 adalah bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan membersihkan negeri ini dari mental korup benar-benar diwujudkan. Tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang (UU), tetapi justru memperkuat UU yang membuang koruptor ke laut saja. Sayangnya semakin mendekati Pilpres 2024, sikap keras terhadap koruptor seperti ambigu. Padahal korupsi itu realita memprihatinkan dan mencoreng negeri ini. Korupsi memang bukan desas desus. Dan itu yang mungkin tak menarik bagi mereka. Terlalu!

 

*) Dokter RSUD Ulin Banjarmasin