Jakarta, infobanua.co.id – Situasi politik dan ekonomi Indonesia jelang tahun politik dan ancaman resesi ekonomi disikapi dengan kekritisan oleh para pakar dan elit politik. Kekisruhan soal sosok yang digadang sebagai pengganti Presiden Jokowi dianggap tak terlalu relevan untuk menjadi pembahasan. Bagaimana Indonesia bersikap dan bertahan untuk mulai menggeser prioritas dari berbicara soal sosok calon presiden menjadi perbincangan yang lebih besar tentang apa yang perlu menjadi prioritas untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik.

Pengamat politik Ahmad Khairul Umam Ph.D mengevaluasi kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, memang ada capaian yang besar dalam pembangunan infrastruktur, tapi dalam konteks demokrasi ada penurunan kualitas demokrasi yang signifikan. Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil riset dari dalam dan luar negeri. “Pemerintah juga punya peran dalam proses penurunan demokrasi. Presiden Jokowi memang muncul dari dukungan civil society yang genuine, tapi ada hal-hal yang perlu menjadi basis evaluasi dari kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun terakhir,” demikian disampaikan Khairul Umam dalam acara Dialog Akhir Tahun bertajuk “Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Krisis Ekonomi” yang diadakan oleh Unpacking Indonesia, Jumat, 16 Desember 2022.

Pengamat politik Adi Prayitno juga menyampaikan data yang mirip. Menurutnya, sepanjang tahun 2021 indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Menurut Adi hal tersebut terjadi karena publik takut bersuara. Banyak orang khawatir mengeritik pemerintah karena takut ditangkap. Ancaman penyebaran hoax, ujaran kebencian dan ancaman UU ITE punya andil dalam hal tersebut. Namun dalam urusan Pemilu, Adi memberi respon positif dengan menyebut Pemilu dengan 17 partai yang akan jadi peserta adalah sebuah keberlimpahan demokrasi. Pemilu, ujar Adi, akan membuat ekonomi rakyat berdenyut dan mendatangkan berkah ekonomi yang luar bisa buat publik.

Sementara di mata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, demokrasi tidak boleh dipandang partisan. Fahri menawarkan untuk memikirkan ulang model politik di Indonesia. Amandemen UU layak untuk dipertimbangkan kembali. “Kita memerlukan sekali lagi amandemen, khususnya untuk menentukan pemilihan. Apakah presidensial murni dengan memilih presiden langsung, ataukah semi seperti di Perancis sehingga ada lembaga Perdana Menteri, atau mandataris,” ujar Fahri dalam dialog tersebut.

Menurut Fahri, hal paling berbahaya dalam pemilihan langsung adalah terjadinya penguasaan elit. Itu sebabnya membahas hal tersebut penting dilakukan sebelum memasuki masa transisi demokrasi agar lebih matang dan final.
Penundaan Pemilu dan Penguasaan Oligarki

Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dari para pakar dan elit politik tersebut jelang tahun politik adalah kembali bergulirnya wacana penundaan Pemilu yang disampaikan kembali oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Menurut pakar ekonomi Prof. Anthony Budiawan, isu perpanjangan dan penundaan Pemilu melanggar konstitusi, jadi tak perlu disuarakan. Soal anggaran juga tak bisa menjadi alasan penundaan Pemilu karena ada dana di APBN yang sudah disiapkan dan itu harus dipakai. “Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan penundaan Pemilu,” ujarnya menegaskan.

Anthony meminta pejabat publik, apalagi ketua MPR tak asal bicara. Berbeda dengan rakyat biasa, pejabat publik harusnya ada rambu-rambu dan seharusnya bicara sesuai konstitusi.

Bagi budayawan Eros Djarot, pembicaraan soal Pemilu harusnya lebih maju lagi dan bukan sekadar soal Pemilu atau membicarakan siapa pengganti presiden. Sebab yang ditunggu bukanlah sekadar siapa menjadi presiden berikutnya, namun perubahan yang lebih substansial. “Saya melihat pembangunan dalam konteks material ada kontribusi yang baik. Tapi pembangunan immaterial adalah hal yang serius yang perlu jadi pembicaraan,” ujar Eros. Ia menegaskan, kekuasaan hari ini sesungguhnya masih di tangan oligarki. Ekonomi dikendalikan dan core financial dipegang oleh segelintir orang.

Eros memastikan, hingga hari ini ia belum melihat presiden yang betul-betul melaksanan Pasal 33 UUD 45. Ia mencontohkan, di era Orde Baru menambang minyak hanya mendapat 15 persen, sisanya adalah negara. Namun hari ini malah mendapatkan lisensi penuh.

“Jadi ada segelintir orang yang bisa menyetir semua. Bahkan mulai dari pemilihan gubernur sampai pemilihan presiden,” ucap Eros.

Budayawan yang juga politisi ini menekankan, arena demokrasi yang ditandai pemilu ternyata menghasilkan kekuasaan semu karena kekuasaan sesungguhnya ada di tempat lain, dan merekalah pengendali bangsa ini. Eros juga mengatakan, siapapun partai pemenang Pemilu, kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan seolah-olah, bukan kekuasaan sesungguhnya.

Perubahan kondisi ini juga tidak lepas dari peran intelektual yang menurut Eros saat ini berbalik. Sebab, seharusnya presiden meminta pertimbangan pada kaum intelektual, namun kondisi hari ini justru kaum intelektual yang meminta arahan dari presiden. Eros menyebutkan, jika dibiarkan, kondisi inilah yang disebut the death of intellectual society.

Eros menawarkan agar negara ini mengecek kembali supremasi yang perlu menjadi prioritas. Jika selama ini supremasi hukum yang terus didengungkan, ia menyarankan untuk menggeser itu. Sebab supremasi hukum sudah tidak tepat untuk kondisi hari ini, di mana para penegak hukum tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari publik. Sebagai gantinya, Eros menyatakan supremasi kedaulatan rakyat perlu menjadi prioritas.

Senada dengan Eros, politisi Partai Nasdem Akbar Faisal juga menyatakan ada hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah hari ini. Akbar memberikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Namun menurutnya saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur sudah waktunya digeser untuk pembenahan yang lain. Menurutnya, banyak masalah yang juga perlu diberikan fokus di sisa pemerintahan Presiden Jokowi.

Akbar mencontohkan kasus narkoba, mafia tambang, dan perjudian yang terjadi di kepolisian. Juga penangkapan koruptor yang dilakukan oleh KPK. Menurut Akbar, dibalik itu semua ada hal yang lebih substansi yang perlu menjadi perhatian dan prioritas presiden untuk dibenahi.

Akbar juga menyoroti jalannya pemerintahan hari ini yang nyaris tanpa oposisi. Ia meminta kepada partai-partai baru yang akan berlaga di Pemilu 2024 tidak hanya menyiapkan diri untuk menjadi pemenang, tapi jika kalah juga siap untuk menjadi penyeimbang kekuasaan. Akbar tak berharap Pemilu 2024 akan kembali menjadi ajang untuk membangun koalisi besar.

Kekritisan Eros Djarot dan Akbar Faisal terhadap jalannya pemerintahan hari ini ditanggapi berbeda oleh politisi dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Sebagai bagian dari partai yang punya peran besar dalam memenangkan Jokowi ke kursi presiden, Adian meminta agar semua mengecek bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Begitupun seorang pemimpin. Setiap pemimpin akan punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Menurut Adian, nyaris mustahil mendapatkan pemimpin yang sempurna.

“Saya tidak membela Jokowi, tapi saya membela harapan-harapan yang dulu sepertinya sulit kita raih,” ujarnya.

Menurut Adian, hari ini yang harusnya menjadi alat ukur adalah tindakan seorang pemimpin. Apakah tindakannya masih sesuai konstitusi. “Kapan kita akan memiliki presiden yang sempurna? Tidak akan terjadi. Selama kita masih dipimpin manusia, akan selalu ada kekurangan-kekurangan yang terjadi,” kata Adian.
Ancaman Resesi Ekonomi.

Selain membincang isu politik, Prof Anthony Budiawan juga menyoroti potensi terjadinya resensi ekonomi. Menurutnya, ancaman resesi ekonomi adalah hal yang nyata, terutama jika menyoroti bagaimana The Fed bergerak menaikkan suku bunganya. Jika The Fed menaikkan suku bunga, akan menambah beban Bank Indonesia untuk menahan kurs rupiah. Jika kurs rupiah bergerak naik, maka akan memicu terjadinya inflasi.

Hal yang menjadi perhatian bagi Anthony adalah hasil penelitan Litbang Kompas tahun 2020 yang menyebut bahwa mayoritas penduduk RI tak mampu membeli makanan bergizi. 68 persen atau sekitar 167,8 juta penduduk RI termasuk dalam golongan rakyat miskin dengan pendapatan per kapita kurang dari 1,1 juta rupiah per bulan menurut standar World Bank.

“Dengan Omnibus Law Cipta Kerja, fakta krusial ini mengkhawatirkan karena berpotensi meningkat. Sebab upah buruh dan kenaikan yang diatur di UU Cipta Kerja sangat rendah. Ini akan meningkatkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Anthony menegaskan, tahun 2023 resesi tak bisa dihindari. Dan jalan keluar yang bisa dipilih oleh pemerintah adalah menyelamatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak resesi.

Khairul Umam juga menyoroti resesi yang berpotensi terjadi di 2023. Menurutnya, resesi berdampak signifikan. Sebab resesi akan berdampak pada jumlah pengangguran. Jika inflasi turun 1 persen, maka jumlah pengangguran akan meningkat karena jumlah lapangan kerja yang hilang bisa mencapai angka dua juta.

“Pemerintah perlu mengevaluasi proyek-proyek strategis. Apakah bisa diprioritaskan atau tidak. Sebab pangan dan energi akan terdampak,” ujar Umam.

Pendapat Umam dikomentari Akbar Faisal yang menyatakan cadangan beras di Bulog saat ini sangat menipis. Jumlah yang ada hanya 240.000 ton beras, padahal harusnya pemerintah memiliki stok sebanyak 1,5 juta ton. Kesempatan untuk mengimpor beras juga tak luas karena Thailand dan Vietnam membatalkan kontrak. Produsen beras mengamankan beras mereka karena ancaman resesi global.

“Dengan kondisi ini, maka narasi kritis pada pemerintah harus berubah. Bukan lagi soal dukung mendukung, tapi lebih sektoral,” katanya.

Pengamat politik Adi Prayitno sependapat dengan Akbar Faisal. Ia mengaminkan bahwa ekonomi Indonesia hari ini berada dalam ancaman yang cukup serius sehingga narasi perubahan harus didengungkan. Sebab, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka sebaiknya narasi pembicaraan lebih fokus pada isu-isu sektoral.

Sementara bagi Fahri Hamzah, pemerintah harus belajar untuk rendah hati dan mendengarkan suara publik, dan harus ada yang bisa meyakinkan pemerintahan Jokowi. Sebab, sampai hari ini tak ada isu yang menjadi masalah yang diabsorsi oleh negara untuk dicari solusi yang sistemik. Maka, kalau pemerintah mau rendah hati dan bersedia mendengar keresahan publik, pemerintah akan bersedia juga membangun infrastruktur pikiran, bukan hanya infrastruktur material.

(Wahyu)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *