Oleh: Pribakti B

 

 Dulu di zaman kolonial, konon banyak orang menduga bahwa politik dengan uang tak ada hubungannya. Pada waktu itu, seorang calon mertua tak akan memilih tokoh politik sebagai calon menantu kalau ingin anak gadisnya hidup kaya. Di kampung-kampung, calon-calon mertua yang matre pasti akan memilih tuan tanah, saudagar, dan mandor sebagai pasangan untuk anak gadisnya.

 

Bagi keluarga yang agak kemodern-modernan, akan memilih guru, juru tulis, mantri suntik, pejabat-pejabat penjara (sipir) atau mantri air. Demikian halnya, bagi mereka yang sudah mapan dalam jajaran pemerintahan pasti akan menjodohkan anak gadisnya dengan anak asisten wedana, wedana, patih dan kalau mungkin anaknya bupati. Adapun nasib orang-orang politik ketika itu, sudah bisa dipastikan sepi dari pasar perjodohan. Bukan hanya karena tidak kaya tapi sewaktu-waktu mereka bisa masuk penjara.

 

Zaman kemudian berubah. Bila dahulu orang – orang politik sulit mendapatkan pekerjaan atau bahkan bisa-bisa dibuang ke Digul. Setelah masa kolonial berakhir dan Indonesia memasuki era kemerdekaan, orang-orang politiklah yang tampil ke atas panggung kehidupan, menggantikan peran tokoh-tokoh pemerintahan, pamong praja dan priyayi. Walaupun mereka memegang kunci-kunci kekuasaan , namun rezeki mereka dari politik masih samar-samar dan seadanya. Istilah money politics belumlah dikenal waktu itu, apalagi korupsi. Bukan saja karena skala ekonomi ketika itu masih rendah, namun moral dan mental perjuangan rakyatnya masih hangat.

 

Kemudian ketika era Demokrasi Liberal ditinggalkan akibat ketidakmampuannya dalam manajemen konflik  dan diganti dengan era Demokrasi Terpimpin, peran tokoh-tokoh politik aliran kanan memang ke luar gelanggang dan datang tokoh-tokoh politik aliran kiri datang menggantikannya. Pada era ini , tokoh-tokoh militer ikut memegang kuasa kenegaraan, sebagai hadiah kepada mereka atas jasa-jasanya menggusur Demokrasi Liberal.

 

Di zaman ini terjadi gerakan nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda , seperti pabrik-pabrik, perkebunan ataupun perbankan. Hubungan politik dan uang mulai kentara , tepatnya rezeki tokoh – tokoh politik mulai agak membasah. Sayangnya , pada era demokrasi terpimpin ini kebebasan berpendapat mulai dikekang sesuai dengan konsep terpimpin Bung Karno . Siapa yang berbeda , dibungkam bahkan diberangus. Ternyata diujung waktu kekecewaan golongan kanan ini terakumulasi dan membobolkan bangunan-bangunan politik Nasakomnya Bung Karno.

 

Lalu lahirlah era Soeharto pun muncul lengkap dengan ideologi barunya yaitu pembangunan dan pembatasan politik . Politik no, pembangunan yes. Peran tokoh-tokoh politik mulai terpinggirkan  dan tampillah elite-elite baru yaitu elite militer, teknokrat, birokrat yang ditopang 100 persen oleh konglomerat  yang memperoleh keleluasaan untuk mengelola kekayaan alam, uang APBN dan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi dengan membanjirnya aliran modal, barang dan jasa dari negara-negara maju lainnya. Para konglomerat ini bisa memelihara elit Orde Baru sampai dengan waktu yang lama sekali , nyaris 32 tahun..

 

Zaman pun kembali berubah. Reformasi akhirnya datang juga. Maka turun panggunglah elite militer yang menjadi tulang punggung Orde Baru . Akibatnya mereka kehilangan peran politiknya baik di DPR dan MPR ataupun peran-peran politik lainnya di daerah. Roh kehidupan militer dalam politik yang diucapkan melalui  kata ”dwi fungsi” itupun dicabut oleh malaikat reformasi. Bersamaan dengan itu , turun panggung jugalah elite birokrat, elite partai yang menjadi pendukung Orde Baru. Ketika itu konglomerat belum turun panggung , namun sedang duduk sempoyongan di ujung ring tinju untuk berlaga kembali bila waktunya memungkinkan.

 

Kini, di zaman now naiklah elite politik baru yang bernama elite reformasi. Tapi, mampukah mereka bertahan? Menurut pandangan saya ”sami mawon”  karena dalam waktu 24 tahun reformasi  tidak banyak mengubah peta konglomerat kita, maksud saya para penguasa jagat ekonomi. Reformasi tidak mengubah peta ekonomi Indonesia, konglomerat lama tetap jadi pemenang. Pemain lama masih berjaya. Istilah kerennya mereka adalah oligarki. Mereka memang pernah terhempas bahkan mau KO, tapi kini telah tegak dan kembali “beranakpinak”. Mereka tetap tak terkalahkan.

 

Begitulah, lelakon (perjalanan) orang-orang politik di Indonesia. Sepertinya, mereka masih seperti dulu. Mereka tidak pernah mau belajar. Bukankah suatu kekuatan elite politik atau suatu rezim bahkan suatu orde bukan terletak pada kharisma kekuatan para pemimpin dan pendukung-pendukungnya, tapi justru terletak pada kemampuan mereka untuk menjaga kebutuhan rohani dan jasmani masyarakat? Bila kemerdekaan dan kekayaan itu hanya beredar di kalangan elite politik belaka, sementara rakyat hidup makin tertekan dan miskin, apalagi sengsara , percayalah elite-elite politik sekuat apapun akan jatuh.

 

Coba kurang bagaimana hebatnya kekuatan  kharisma Bung Karno dan Pak Harto, toh mereka jatuh juga. Maka , bagi para elite politik bila rakyat telah mengakui kalian sebagai gubernur, bupati , walikota , anggota  DPRD, anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD termasuk sebagai pimpinan partai politik – tetaplah menjalankan peran secara adil, benar , jujur dan tidak jahat kepada rakyat. Percayalah kalian tidak akan turun panggung dan rezeki akan tetap mengalir secara halal dan baik. Bukan begitu. Menurut Anda , bagaimana?

Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *