Oleh: Pribakti B

 

 Waktu adalah siklus, sesuatu yang berputar bagaikan roda. Maka waktu yang telah terlewatkan kemarin akan kembali lagi pada hari ini. Bagi orang Jawa waktu hanya berputar lima hari dalam hitungan seminggu, kliwon, legi, paing, pon dan wage. Atau kalender Arab yang menghitung hari berputar dari Ahadi ke Sabtu lalu kembali lagi ke Ahad. Jika demikian, seperti tahun sebelumnya, kini kita kembali ke titik siklus waktu yang kita sebut tahun yang baru.

 

Bagaimana kehidupan manusia dalam perputaran waktu yang tiada henti itu? Tidak lebih seperti ritme hayati manusia sehari-hari. Manusia mulai hari dengan pagi yang segar, beranjak ke energi manusia yang berada pada titik puncak di siang hari dan akhirnya berada pada tingkat lemah pada malam hari. Pasang surut kehidupan tak pernah henti.

 

Adakalanya, lahir sebuah peradaban berkembang mencapai titik puncaknya, kemudian menurun dan menghilang seperti ritme hati manusia. Dunia berputar pada sumbunya, berubah pada titik terang ketika planet matahari menyinarinya dan gelap malam ketika menjauh dari cahaya matahari. Seperti kehidupan planet bumi ini. Demikianlah terjadinya siang dan malam. Laut dengan pasang surutnya. Keberuntungan dan kemalangan, kesedihan dan kegembiraan, tidak akan pernah ada hentinya sampai jantung planet bumi ini berhenti berdegup. Denyut kehidupan ini memang terjadi secara silikal, tetapi rumus kehidupan selalu mencatat ada yang berlanjut dan selalu ada yang berubah.

 

Dalam kehidupan berbangsa pun terjadi hal yang sama. Dalam teori ilmu politik digambarkan bahwa akan selalu terjadi evolusi pada bangsa-bangsa di dunia. Bahwa organisasi politik dunia bermula dari universalisme. Ini terjadi dengan lahirnya kerajaan Romawi, kemudian kerajaan Ottoman di Turki. Kerajaan ini runtuh dan terpecah belah, kemudian dibelahan dunia lain lahir dan berterbaranlah yang menyebut dirinya bangsa baru dan negara baru. Kemudian muncul lagi kecenderungan terjadinya disintegrasi negara-negara tersebut dan sebaliknya ada usaha berkoalisasi antar mereka, melalui paksaan dalam berideologi maupun secara sukarela. Contoh, Uni Soviet yang pernah menjadi negara terkuat di dunia, melebur menjadi beberapa negara.

 

Pada gilirannya dari negara kebangsaan kita ini, bisa jadi kemudian muncul kesadaran yang lebih spesifik lagi, sebuah bentuk mikropolitik lokal, kesadaran dalam ikatan sebuah suku, desa. Dan yang perlu diwaspadai bangsa Indonesia tidak lepas dari kecenderungan ini. Seperti pemberian hak otonomi daerah sebenarnya adalah wujud kebhinekaan. Pemberian otonomi berpijak kepada aspirasi yang berkembang di daerah-daerah , penghargaan dan pengakuan eksistensi sebuah etnis dan identitasnya. Termasuk penghargaan atas adanya kebanggaan kultural dan kelompok, hak-hak sejarah dan pengorbanan. Tetapi sayangnya, dalam menafsirkan pelaksanaan otonomi daerah sebagai pemberian kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kontrol, titik ekstrimnya justru akan membawa kita keperpecahan atau disintegrasi bangsa.

 

Tidak heran bila otonomi dan kemandirian daerah pada prakteknya sekarang, bukan didorong oleh kepentingan bersama, kepentingan konstituen dan rakyat pada umumnya. Tetapi masih terbatas pada kepentingan partai belaka dan lebih celaka lagi jika ternyata hanya untuk kepentingan orang perorang dengan mengatasnamakan partai. Banyak pemilihan kepala daerah yang dihasilkan melalui praktek oligarki dan lahirlah “republik – republik kabupaten”. Karena kedaulatan yang ingin ditegakkan adalah kedaulatan oligarki yang kadang kala mengacuhkan keputusan-keputusan gubernur dan bahkan menteri dalam negeri sebagai pemerintahan pusat dalam negara kesatuan.

 

Untuk itu pembentukan pemimpin di daerah manapun dalam negara Republik Indonesia ini, tidak boleh dihasilkan terus menerus oleh hanya sekelompok politisi dan monopoli oleh satu partai. Karena hal itu akan  ciptakan pemerintahan yang diborong oleh sekelompok kecil kepentingan politik dan orang-orang tertentu. Sebab cara-cara memilih pemimpin seperti ini, lahir dengan kepalsuan, permainan materi dan semangat “bagi – bagi kekuasaan”.

 

Akhirnya yang terlupakan adalah hal-hal prinsipil demokrasi dan nilai-nilai pemerintahan yang jujur dan semata-mata demi kepentingan rakyat. Menyepelekan hal ini, hanya akan melahirkan ketidakpuasan demi ketidakpuasan. Akan lahir kekecewaan demi kekecewaan kepada rakyat . Keadaan inilah yang selalu melahirkan ketidak harmonisan kehidupan dalam masyarakat. Dan wujud terakhirnya adalah disintegrasi, mendorong semangat munculnya mikropolitik lokal, menggeser kesatuan, kebersamaan dan kebhinekaan.

 

Hemat saya ke depan, perlu adanya perimbangan kekuasaan partai politik yang mungkin juga menjadi kata kunci sukses pemilihan umum serentak tahun 2024 yang akan datang. Waktu bergulir hari demi hari, siang berganti malam tanpa kita sadari. Mudah-mudahan dengan menjelajah ke masa silam tahun baru 2023 melepaskan kita dari ancaman perpecahan dan lahirlah harmoni dalam kebhinekaan kita  berbangsa. Selamat tahun baru 2023!

Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *