Cianjur, infobanua.co.id -Tanggapi dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait dugaan penyelewengan bantuan untuk korban bencana gempa.Bupati Cianjur,H.Herman Suherman menyatakan silahkan saja dan terlalu naif kalau dirinya sampai menjual bantuan tersebut.

“Silahkan saja dan silahkan dibuktikan,terlalu naif kalau saya menjual bantuan ke pasar,Bupati (saya) masih banyak kerjaan,”ucap Bupati Cianjur Herman Suherman kepada wartawan saat di konfirmasi soal laporan tersebut.Senin (26/12/2022) malam di Pendopo Cianjur.

Herman menerangkan yang namanya bantuan itu ada yang melalui pemerintah daerah dan ada yang langsung ke masyarakat. Untuk di pemerintah daerah ada catatannya baik penerimaan dan penyalurannya.

“Semua bantuan yang masuk ke pemkab Cianjur ada catatan masuk dan keluarnya,dari siapa,jam berapa serta fotonya juga ada,dan silahkan di cek ke gudangnya,”ucapnya.

Saat ditanya apakah dugaan penyelewengan yang dilaporkan tersebut tidak benar,Herman mengatakan yang menilai hal tersebut adalah KPK yang menerima laporan.Dan jika nanti KPK ingin meminta keterangan terkait hal tersebut dirinya akan menyampaikan apa adanya.

“Saya tidak menyatakan hal itu salah atau benar,dan juga tidak berhak mengatakan benar atau salah.saya hanya menyampaikan klarifikasi terkait hal tersebut,tugas saya ini dan ini.Saat ini konsentrasi kami tetap terus bekerja untuk masyarakat,jadi masyarakat bisa menilai sendiri,”ucapnya.

Diberitakan sebelumnya Diduga telah menyelewengkan bantuan asing untuk bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).pada Jum’at 16 Desember

Perwakilan dari Acsenahumanis Respon Foundation (ARF) usai membuat laporan menyebut bantuan yang diberikan oleh Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, serta batre carge untuk tenda.

Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda,” jelas ARF dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Mereka menduga, Herman memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingannya dan tidak menyalurkan bantuan sebagaimana semestinya.

“Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar,” kata perwakilan ARF itu.

Pelapor yang tidak diketahui namanya ini khawatir Bupati Herman juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan akibat Gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.

“Ini baru bantuan (logistik), belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan,” ujar dia soal laporannya ke KPK.

Kecurigaan penyelewengan logistik bermula saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya. Selain itu, hal yang membuat pihaknya semakin yakin adalah saat mencoba mencari titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari BPBD.

“Bantuan yang tadinya ditempatkan gudang penunjukan di pindahkan ke ruko-ruko dan masyarakat dapat langsung mengambil bantuan tanpa prosedur SOP, dan pemindahan bantuan dari gudang BNPB ke ruko,” bebernya.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan soal adanya laporan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bupati Herman.

“Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud,” ujar Ali seperti dikutip dari Liputan6.com.

Hasbi (Abi)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *