Banjarmasin, infobanua.co.id – Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus berupaya menegakkan kepatuhan badan usaha dalam implementasi Program JKN, salah satunya yakni diwujudkan dengan melanjutkan sinergi bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin (01/08).

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran, Kepala Cabang Banjarmasin BPJS Kesehatan beserta jajaran, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut beserta Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Agus Supratman menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini dengan seluruh stakeholder terkait.

 

“Berjalannya Program JKN selama ini tentunya tak lepas dari dukungan dan peran aktif dari berbagai pihak, karenanya kami sangat apresiasi dan berterima kasih sehingga Program JKN sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Tanah Laut,” ujar Agus.

 

Agus menjelaskan bahwa kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut merupakan kelanjutan kesepakatan bersama di tahun-tahun sebelumnya demi melanjutkan implementasi Program JKN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kepatuhan badan usaha di Program JKN.

 

“Upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha terus kami gencarkan agar pelaksanaan Program JKN dapat berjalan optimal. Bersama Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja beserta pengawas tenaga kerja, dan DPMPTSP, kami berupaya meningkatkan sinergisitas dalam hal sosialisasi bersama kepada badan usaha yang belum patuh,” tambah Agus.

 

Agus menerangkan penyampaian data pekerja oleh badan usaha merupakan salah satu fokus permasalahan yang wajib mendapat perhatian lebih oleh seluruh pihak.

 

“Contoh permasalahan dalam penyampaian data pekerja yakni data yang disampaikan oleh badan usaha murni hanya pekerjanya saja. Padahal untuk iuran yang dibayarkan bisa mencakup pekerja beserta keluarganya yakni satu orang istri dan tiga orang anak, apabila data yang disampaikan sesuai tentunya kepesertaan JKN dari suatu badan usaha bisa meningkat hingga tiga kali lipatnya,” kata Agus.

 

Agus menambahkan permasalahan lain yang wajib mendapatkan perhatian khusus juga yakni berkaitan dengan pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun tidak dialihkan sebagai peserta badan usaha ditempat dirinya bekerja. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut Ramadani sependapat dengan pernyataan Agus terkait kewajiban badan usaha mendaftarkan pekerjanya walaupun sudah terdaftar sebagai peserta PBI.

 

“Untuk hal ini perlu dilakukan sinergi yang lebih intens antar instansi baik BPJS Kesehatan, Disnaker hingga DPMPTSP terhadap tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan kepada badan usaha. Perlu juga untuk melakukan sosialisasi dan publikasi yang lebih gencar terkait kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya tak terkecuali yang sudah terdaftar menjadi peserta PBI harus dialihkan menjadi peserta badan usaha. Karena hal tersebut sudah dinyatakan secara tegas di peraturan perundang-undangan,” terang Ramadani.

 

Kepala Disnaker Kabupaten Tanah Laut Masturi juga menyampaikan pendapatnya bahwa sinergi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dalam hal peralihan peserta PBI menjadi peserta yang didaftarkan oleh badan usaha bisa meringankan beban APBD terkait kepesertaan PBI Pemda.

 

“Sinergi tersebut tentunya sangat berdampak baik kepada pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Jika dimungkinkan seluruh pihak agar lebih intens dalam hal pemutakhiran data terhadap badan usaha sebagai dasar tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan,” ujar Masturi.

 

Pada penghujung acara Agus menyampaikan harapannya terhadap langkah-langkah strategis yang telah didiskusikan dalam forum dapat berjalan sesuai harapan. Agus menegaskan kembali bahwa demi mencapai keberhasilan Program JKN di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak yaitu stakeholder hingga badan usaha itu sendiri. (YG/gn)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *