Banjarmasin, infobanua.co.id – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara kembali menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata usaha Negara. Kerja sama tersebut merupakan upaya BPJS Kesehatan menjalankan amanat negara untuk mengoptimalkan implementasi sistem good governance BPJS Kesehatan.

 

“Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program strategis nasional yang dipantau secara intensif langsung oleh Presiden. Tentunya Program JKN tidak dapat terselenggara dengan baik apabila tidak ada kolaborasi dengan para stakeholder. Hal ini pun dipertegas oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, walaupun sebelum adanya inpres ini BPJS Kesehatan sudah berkolaborasi dan bersinergi secara berkelanjutan dengan pemangku kepentingan,” ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kaltimtengseltara, Prio Hadi Susatyo.

 

Prio melanjutkan, kerja sama yang dilakukan merupakan upaya BPJS Kesehatan menjalankan amanat negara untuk mewujudkan clean governance dalam pelaksanaan Program JKN. Adapun salah satu aktivitas yang dilakukan adalah optimalisasi penegakan kepatuhan dalam Program JKN khususnya bagi badan usaha.

 

“Kepatuhan badan usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan tercapainya kesinambungan finansial Program JKN. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan jumlah badan usaha yang telah terdaftar di dalam Program JKN sebanyak 4.988 badan usaha dan telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan sebanyak 291 badan usaha. Dari jumlah tersebut hanya tersisa 37 badan usaha yang masih belum patuh. Apresiasi penuh dari kami terhadap peran serta kejaksaan dalam penegakan kepatuhan badan usaha tersebut,” ucap Prio.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Mukri menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Tinggi untuk bekerja sama dalam menyukseskan Program JKN melalui penandatangan Perjanjian Kerja Sama.

 

“Kami berterima kasih kepada jajaran BPJS Kesehatan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk turut berperan dalam terselenggaranya Program JKN, khususnya dalam hal penegakan kepatuhan. Karena memang sudah sangat jelas sesuai yang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan dan kami yang bergerak dalam sektor hukum, akan berusaha semaksimal mungkin mendukung terselenggaranya program ini,” jelas Mukri.

 

Lebih lanjut Mukri menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas peningkatan yang sudah dicapai selama kerja sama serta telah menerima dan menjalankan masukan yang disampaikan terkait kolaborasi terhadap stakeholder.

 

“Tentunya tujuan kita bersama untuk menyukseskan Program JKN akan mudah dicapai apabila kita berkolaborasi saling membangun dan mendukung dalam pelaksanaannya. Apresiasi kepada jajaran BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan hal tersebut. Oleh karenanya mari bersama-sama berjibaku melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program ini serta bersama sukseskan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf Kesehatan masyarakat,” tutup Mukri. (YG/gn)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *