Oleh: Pribakti B

 

Politik itu refleksi tabiat manusia. Ketika naluri baik yang mendominasi maka rupa politik akan tampak ceria dan bahagia. Optimisme akan tumbuh memberi warna dan harapan yang tak berkesudahan. Namun ketika naluri buruk yang dominan, maka wajah politik menjadi muram dan murung. Pesimisme merasuki seluruh aliran darah, menggersangkan kehidupan yang juga tanpa harapan. Denyut nadi politik tergantung denyut perasaan manusia , yang menurut Miriam Budiardjo (1994) rupanya beraneka ragam dan saling bertentangan meliputi rasa cinta, setia, bangga , rasa malu, benci dan marah.

Dalam sejarahnya,  politik tidak dengan sendirinya menjadi kotor. Ia hanya kotor di tangan orang-orang yang otaknya penuh kekotoran. Ketika kekuasaan dilaksanakan demi kekuasaan itu sendiri – dan diisi sesuka hati para penguasa – maka kekuasaan akan dengan sendirinya melahirkan politik kotor, jahat dan penuh kekejaman. Kekuasaan yang diisi dengan tingkah laku politik seperti itu akan melahirkan penguasa otoriter. Pendeknya, para tiran yang kejam lahir dari gagasan dan struktur kehidupan politik yang melegalkan pemerkosaan terhadap moral masyarakat. Jika tekanan penguasa sangat besar, kontrol sosial dengan sendirinya menipis. Dalam tatanan politik seperti itu warga masyarakat akan kehilangan pegangan moral.

Bagi kebanyakan orang, moral kalah penting dengan keselamatan jiwa. Sikap oportunis pun lahir: moral boleh mampus, asal diri sendiri selamat. Kehidupan boleh kacau balau, yang penting diri sendiri selamat. Tak mengherankan bila mereka mengiyakan demi keselamatan – apapun tindakan penguasa. Bahkan , kita tak lagi menyadari bahwa kita hidup tanpa moralitas lagi. Mungkin sama persis seperti kondisi kehidupan politik kita sekarang ini: dimana-mana pada akhirnya tampak jelas , para koruptor saling berebut keselamatan.  Pengadilan dengan segenap “lawyer” yang gagah dan kaya, tak lebih dari tempat mencari keselamatan dan bukan lagi tempat membuktikan kebenaran hukum secara jujur.

Dan coba perhatikan di sekitar kita, sekarang orang yang tingkah laku politiknya diwarnai idealisme ditolak di mana pun. Lebih-lebih di dalam birokrasi , jika ada tokoh yang bekerja berdasarkan kejujuran dan menolak diajak menyimpang, ia dicap tidak tahu mengenai “real politics”. Ia disebut – dengan sinis – idealis. Jangan lupa, “idealis” ini konotasinya negatif, buruk, tidak tahu adat. Maka jelaslah bagi kita, “real politics” berarti menyimpang dari sesuatu yang luhur dan mulia. Namun, di lingkungan masyarakat politik, kaum birokrasi, dan para penegak hukum – yang pelan-pelan menjadi idiot dan dungu – semua penyimpangan itu diterima sebagai kewajaran.

Yang menjadi persoalan sekarang, makin lama orang mengganggap seolah apa yang disebut “real politics” – artinya kotor jahat dan kejam – itu menjadi sebuah kemuliaan tersendiri. Orang-orang baik di negeri ini, yang nalar politik dan kebudayaannya sehat, yang mencintai negerinya seperti mencintai ibunya sendiri merasa frustasi ditengah penyimpangan demi penyimpangan yang dirayakan sebagai kemuliaan. Dimana-mana orang bicara soal demokrasi, tetapi tak seorang pun peduli terhadap moral kita yang sudah mati. Disadari atau tidak, media massa turut merayakan kekacauan itu. Para koruptor dan mantan koruptor, politisi busuk dan sejenisnya, yang masih selalu “ dipanggul” media massa ke sana ke mari dan dijadikan narasumber untuk membahas persoalan penting di dalam masyarakat. Apa itu artinya bila bukan merayakan suatu penyimpangan yang seharusnya dijauhi?

Kecenderungan media massa mengiklankan tokoh –tokoh yang secara moral sangat tidak layak menjadi pemimpin, terasa mengenaskan. Demi uang – bayaran iklan – media massa meracuni warga masyarakat yang sedang bingung mencari sosok yang layak dipilih menjadi pemimpin. Tak semua orang mengerti latar belakang para tokoh itu, karena masyarakat kita banyak jumlahnya. Jika termakan iklan, celakalah kehidupan bangsa kita. Rakyat dijerumuskan untuk memilih sosok yang tak layak dipilih. Perusahaan-perusahaan “demokrasi” yang seolah bersikap demokratis menjagokan para tokoh dengan bayaran tinggi, akhirnya tak peduli juga jagonya becus atau tidak, demokrat atau tirani. Bagi mereka, yang penting duit, duit, dan duit.

Media massa dan perusahaan “demokrasi” macam itu memiliki saham yang besar dalam langkah-langkah mereka “membimbing” warga masyarakat ke jalan kegelapan. Karena tokoh-tokoh yang terpilih , yang disebut sebagai “pilihan rakyat” ternyata tokoh yang tak berbuat apa-apa atau tokoh buruk, tiran, serta mengancam kenyamanan hidup berbangsa secara sehat.Watak idiot atau dungu – yang mengiyakan apa saja, dan menerima apa saja yang datang dari penguasa – menular di lingkungan masyarakat berkat media massa yang tidak bijaksana merumuskan politik pemberitaan dan penyiaran. Bagi orang-orang yang nalar politik dan kebudayaannya sehat, sudah pasti frustasi menghadapi kenyataan hidup ini. Ya betul, demokrasi kelihatannya hidup. Kelihatannya. Hal itu terjadi karena apa saja seolah dilakukan secara demokratis. Namun, bagaimana di dalam demokrasi? Moral terbunuh tanpa seorang pun yang bisa disebut “ terdakwa” dalam pembunuhan itu?

Menyitir definisi politik, bagi Pluto, untuk kebaikan bersama seluruh komunitas politik, bukan untuk faksi-faksi tertentu. Moralitas dan kebijaksanaan mendapat perhatian utama. Menurut Aristoteles, politik mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Politik merupakan ikhtiar untuk mencapai masyarakat terbaik. Sebuah pikiran yang mengangankan kehidupan manusia yang penuh kebahagiaan dimana manusia (masyarakat) mengembangkan potensinya. Memiliki hubungan sosial yang akrab dan kehidupan sosial dalam suasana moralitas yang tinggi, bukan untuk keuntungan eksklusif faksi-faksi tertentu. Namun, tabiat politik sekarang adalah pertarungan kasar penuh amarah. Semoga selamat negeri ini.

Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *