Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
JABAR  

Bupati Cianjur Ikuti Prosedur dan Siap Diperiksa KPK, Terkait Laporan Dugaan Penyelewengan Bantuan Bencana Gempa

banner 120x600
banner 468x60

Cianjur, infobanua.co.id – Pemerintah daerah kabupaten Cianjur mewakili Bupati Cianjur,Herman Suherman mengungkapkan belum mengetahui informasi perihal kelanjutan proses laporan dugaan penyelewengan Penyaluran bantuan bencana gempa yang menyeret nama bupati di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Daerah II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Cianjur, sekaligus Juru Bicara (Jubir) Tim Penanganan Bencana Kabupaten Cianjur ,Budhi Rahayu Thoyib.

banner 325x300

“Kalau soal kelanjutan terkait laporan tersebut kami belum mendapatkan informasi lanjutan,akan tetapi bupati siap jika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KPK terkait hal tersebut,”ucap Budhi Rahayu kepada wartawan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur,Senin (02/01/2023).

Budhi menuturkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Cianjur pada prinsipnya akan mengikuti prosedur yang ditetapkan KPK,dan pihaknya yakin KPK mempunyai prosedur dalam menangani setiap permasalahan atau laporan tersebut.

“Pak Bupati kan sudah bilang kalau beliau siap untuk diperiksa terkait hal ini,dan hal tersebut juga perlu dibuktikan.intinya yang namanya bantuan pada akhirnya tetap akan diperiksa oleh BPK,”tandasnya.

Sementara itu dilansir dari detik.com hingga kini KPK masih melakukan proses verifikasi terhadap aduan masyarakat soal dugaan penyelewengan penyaluran bantuan gempa di Cianjur. Tercatat, setidaknya ada dua laporan yang tengah ditelisik KPK.
“Informasi yang kami peroleh, benar KPK telah menerima laporan masyarakat tersebut, sejauh ini tim masih verifikasi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (2/1/2023).

Menurut Ali, verifikasi itu merupakan salah satu tahap yang dilakukan oleh Tim Pengaduan Masyarakat KPK setelah menerima adanya laporan. Kemudian, barulah laporan itu ditelaah guna penggalian informasi.

Ali memastikan KPK bakal proaktif dalam mengumpulkan dan menelusuri sejumlah keterangan dan informasi tambahan. Proses itu bakal menjadi penilaian apakah laporan itu masuk ranah tindak pidana korupsi atau tidak.

“Setiap ada laporan pasti Tim Pengaduan Masyarakat KPK segera melakukan verifikasi awal dan melanjutkan pengaduan tersebut ke tahap telaah untuk menggali informasinya lebih lanjut,” ucap Ali.

“Proses ini penting untuk menilai apakah pokok aduan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan tentu menjadi kewenangan KPK-kah atau tidak,” ujar Ali.

“Apabila aduan tersebut memang valid menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,dan jika memang ada tindakan yang mengarah pidana dari laporan itu, KPK bakal menindaklanjutinya dengan ketentuan hukum yang berlaku,”tandasnya.

Hasbi (Abi)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *