Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
JATENG  

Bantu Pengawasan Kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Kejari Kabupaten Pekalongan

banner 120x600
banner 468x60

KAJEN, infobanua.co.id – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan. Salah satunya untuk melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan dalam mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan perlindungan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan sinergitas itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan terbantu. Banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenegakerjaan. “Kami dengan Kejaksaan baik di kota maupun di kabupaten sudah jalin kerjasama. Kita sudah MoU juga. Sudah koordinasi terkait forum kepatuhan,” terang Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Farah Diana, Rabu (18/1/2023).

banner 325x300

Forum kepatuhan itu dibentuk bersama Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan daripada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan perlindungan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Apresiasi itu diberikan ke Kejaksaan Kabupaten Pekalongan karena melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), telah membantu pihaknya dalam melakukan pengawasan kepatuhan.

“Jadi kemarin kita berikan apresiasi kepada Kejaksaan itu karena kita telah bersinergi di tahun 2022. Karena Kejaksaan sudah banyak membantu kami di dalam melakukan pengawasan kepatuhan, baik terhadap perusahaan yang belum mendaftar, maupun perusahaan yang menunggak iuran. Untuk yang kabupaten masih ke perusahaan yang belum daftar,” katanya.

“Kemarin kita itu mungkin baru empat bulan terakhir ya intensnya itu progresnya bagus. Hampir 70 persen itu patuh. Sisanya mungkin bukan belum patuh ya tapi masih proses pendaftaran,” ungkapnya.

Disebutkan, perusahaan yang sudah memiliki karyawan minimal dua orang dan bergaji minimal UMK itu sudah wajib memberikan jaminan perlindungan sosialnya kepada pekerjanya. Khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan. “Karena pada saat dia bekerja, dia menerima upah maka hak jaminan sosialnya timbul. Dia harus mendapatkan perlindungan saat bekerja jika terjadi risiko risiko pada dia, maka dia punya hak mendapatkan perlindungan itu. Yang wajib memberikan jaminan sosial itu adalah pemberi kerjanya atau majikannya,” tandasnya.

Dikatakan, perusahaan-perusahaan berskala menengah-besar di Kabupaten Pekalongan itu rata-rata sudah patuh. Sudah memberikan perlindungan kepada karyawannya. Pihaknya sekarang tak lagi menyasar perusahaan menengah-besar, namun lebih ke perusahaan mikro. Meskipun di perusahaan mikro, tenaga kerjanya tidak ada perjanjian kerja dengan perusahaan. Namun perusahaan tetap wajib memberikan perlindungan sosial kepada para pekerjanya tersebut.

“Saya punya toko misalnya, karyawan saya ada dua orang. Tapi saya mengelola gajinya dia, tiap bulan saya gaji ya 1,5 juta atau 2 juta tapi dia ndak ada perjanjian kerja tapi ikut saya lha itu boleh diikutkan jaminan. Minimal dua program. Satu orang ndak banyak kok sekitar Rp 13 ribu satu orang. Minimal jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Minimal itu,” terang dia.

(Simbah)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *