Medan, infobanua.co.id – Perusahaan jasa penagihan berbasis tele collection kerap membuat masyarakat resah karena tidak sesuai lagi dengan tugas jasa pelayanannya lantaran membuat masyarakat di permalukan kapada banyak orang agar orang yang ditargetkan menjadi malu dan tak nyaman.

Perbuatan jasa tele collection tersebut sudah merugikan orang yang ditargetkan lantaran mereka menghubungi semua nomor yang menjadi kerabat, teman bahkan teman anaknya si target Collektor tersebut.

Adalah masyarakat dengan inisial RS usia 55 tahun merasa resah dengan ulah perusahaan tele collection yang berpusat di kota Bandung dan konon membuka cabangnya di kota medan.

Tele collector tersebut tak segan menghubungi siapa saja yang menjadi sahabat targetnya bahkan lebih parahnya lagi memaksa dan meintimidasi, ini terbukti dari pengalaman langsung seorang inisial DS,39 Tahun warga Deli Serdang dan BS 22 Tahun Mahisiswa di salah satu PTN di kota medan.

DS dan BS terus menerus di telepon bahkan DS pernah diajak berdebat dalam satu pembicaraan di telepon, untung saja isi pembicaraan tersebut sempat di rekam guna alat bukti yang sah.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah jasa penagihan tele collection ini mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dari kementerian terkait, jika benar adanya maka selayaknya lah izin tersebut di tinjau kembali karena peruntukannya sudah menyalahi aturan yang sebenarnya bahkan sudah menjadi ranah pidana dengan melawan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini harus lebih tanggap dan responsif sebagai pelindung masyarakat, apalagi kinerja Polri saat ini menjadi perhatian khusus.

RS akan membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan pemilik nomor kontak Washap serta nomor telepon seluler lainnya yang digunakan untuk menteror targetnya bersama isi rekaman percakapan collektor serta chat di Washap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pionernya pengaturan dan pengawasan jasa perbankan dan keuangan seharusnya lebih selektif dan teliti lagi apabila ada jasa perusahaan tele collection yang membuka kerjasama dengan Bank BUMN dan Bank Swasta untuk kemudian di identifikasi dan verifikasi Badan Hukumnya, riwayat sepak terjangnya, karena jika praktek ini terus berkelanjutan maka bisa di pastikan akan membawa preseden buruk bagi dunia perbankan.

Ratama/IB

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *