SEMARANG, infobanua.co.id – Beredarnya video oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pantai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang bertindak arogan terhadap dua wartawan saat hendak liputan mendapat kecaman keras dari salah satu Pimpinan Media Online.

Dalam video yang diunggah oleh Chanel Youtube, Oknum Kepala Sekolah tersebut menyebutkan, Media yang tidak terdaftar di Dewan Pers Adalah Media gadungan.

“Kalian tidak terdaftar di Dewan Pers, kami tidak akan memberi informasi apapun,” ketus Zelfiyan selaku Kepala Sekolah SMP N 3 Pantai Labu, Deli Serdang, kepada dua awak media online, pada 4 Januari 2023 lalu.

Menyikapi hal tersebut, Vio Sari yang akrab disapa Bunda Vio lantang menyebut Kepala Sekolah SMPN itu perlu banyak belajar. Menurutnya apa yang disampaikan Oknum Kepala Sekolah tersebut sangat tidak mendasar dan terkesan tendensius.

“Sejak kapan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers adalah media gadungan, perkataan itu tidak pantas dilontarkan oleh seorang guru yang dituakan di Sekolahan tersebut yang notabene adalah pendidik generasi bangsa,” kata Vio. Selasa (24/1/2023).

Lanjut kata Vio, Kepala Sekolah itu perlu sekolah lagi mengenai produk hukum buatan negara tentang Pers. Berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan dalam menjalankan tugasnya di lapangan harus memiliki tanda pengenal pers dari perusahaan pers tempatnya bekerja.

“Yang terpenting wartawan dalam meliput harus memiliki kartu pers yang dikeluarkan dari perusahaan pers tempat Ia bekerja,” terang Vio Sari.

Vio menambahkan, padahal dua awak media tersebut hanya minta konfirmasi terkait berita yang beredar mengenai kamar mandi siswa yang tidak layak pakai, yang notabene untuk kepentingan orang banyak, namun sangat disayangkan oleh sikap arogansi yang ditunjukan Kepala Sekolah SMPN 3 Pantai Labu.

“Oknum Kepala Sekolah tersebut harus baca UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut terbit berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F, disitu disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis,” pungkasnya.

(Ttg/red)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *