Ikuti Program PTSL Melalui Pemerintah Desa

Pelaihari, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) kembali menganggarkan biaya penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2023, setelah juga melakukannya pada tahun 2022. Demikian disampaikan Bupati Tala H. M. Sukamta saat menghadiri kegiatan Manunggal Tuntung Pandang di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari pada Selasa (7/3/2023).

Bupati mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka mengikuti program PTSL melalui pemerintah desa. Ia sampaikan pula bahwa dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah dibiayai oleh Pemkab Tala, maka masyarakat yang akan membuat sertifikat hak atas tanah hanya perlu mengeluarkan biaya pengukuran tanah tersebut.

“Tanah bapak/ibu yang belum punya sertifikat segera daftarkan program PTSL, masih ada sekitar 10 ribu sertifikat untuk tahun ini dan biaya sertifikat sudah dibiayai oleh Pemkab Tala, jadi cuma membiayai tim yang ke lapangan maksimal 200 ribu rupiah per bidang,” kata bupati.

Selanjutnya bupati menyampaikan bahwa dengan adanya sertifikat hak atas tanah maka akan mengurangi risiko munculnya masalah sengketa tanah di setiap desa.

“Apabila bidang tanah sudah dilakukan sertifikasi, tidak akan ada lagi sengketa yang muncul seperti tergesernya patok tanah karena sudah ada titik koordinatnya,” tutup bupati.

Pada kesempatan MTP ke 106 ini, bupati melakukan peninjauan pelayanan yang diberikan SKPD kepada masyarakat, kemudian melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat hak atas tanah, menyerahkan dokumen kependudukan, menyerahkan bantuan kepada Lembaga Adat Desa Pemuda Nusantara, menyerahkan bantuan kepada Masjid Hasnur Al Muhtadin, menyerahkan bantuan beasiswa kepada siswa SD dan SLTP, dan menyerahkan bibit pohon dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tala kepada Kepala Desa Pemuda.

Selain itu juga diserahkan paket sembako dari kepada para lansia Desa Pemuda oleh Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Nurul Hikmah Sukamta didampingi oleh Yati Octoviana Abdi Rahman dan Hj. Rachmalina Dahnial Kifli. 

Fad/IB