Berkat Kerja Keras, Kemenkumham Terima Penghargaan SPBE 2021-2022
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_628,h_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2023/03/aa22-min-2.jpg)
Sampit, infobanua.co.id – Di nilai mempunyai pelayanan digital terbaik, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mendapat penghargaan bergengsi Digital Government Award dalam Kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022.
Penghargaan langsung diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta di dampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam acara SPBE Summit 2023, Senin (20-03-2023) di Hotel Kempinski Jakarta.
Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan secara rinci kalau hasil evaluasi SPBE Kemenkumham telah mengalami peningkatan cukup pesat sejak tahun 2019.
” Evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18, Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,68 dan ditargetkan dalam tahun 2023 diharapkan meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan,” jelas Andap.
Di tambahkan juga kalau penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham tidak menutup kemungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit, baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal, tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.
“Semua pelayanan publik yang berbasis digital, pada saat ini tidak kurang dari 35 layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM,” tambahnya.
Selain itu, SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan hingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan dan masyarakat dapat turut berpartisipasi membantu pemerintah melalui sistem pengawasan dan pengaduan.
“Komitmen Kemenkumham saat ini memberikan pelayanan bebas dari korupsi dalam hal ini masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan,” ungkapnya.
Untuk Digital Government Award itu sendiri, merupakan penghargaan untuk instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik, penghargaan bagi Kemenkumham yang diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM.
Sementara ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Hendra Kaputra berharap sekali adanya penghargaan SPBE ini untuk memberikan motivasi pelaksana SPBE khususnya di wilayah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.
“Kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas,” Pungkasnya.
Zainal.