infobanua.co.id
Beranda Jawa Barat Dua Pejabat Dinas PUPR Karawang Diduga Masih Penuhi Panggilan DPRD Dimalam Hari yang Pertanyakan Pokir

Dua Pejabat Dinas PUPR Karawang Diduga Masih Penuhi Panggilan DPRD Dimalam Hari yang Pertanyakan Pokir

Karawang , infobanua.co.id – Upaya Praperadilan yang sedang ditempuh oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika perihal dihentikannya pengusutan kasus dugaan transaksional proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Karawang yang diduga dilakukan antara oknum kontraktor dengan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang pada Tahun 2022 lalu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang terus bergulir.

Hanya saja langkah dalam mencari keadilan yang dilakukan oleh pemberi kuasa terhadap LBH Arya Mandalila, ditanggapi oleh unsur masyarakat lainnya dari kalangan praktisi hukum. Dimana Direktur Pusat Studi, Dian Suryana menilai gugatan Praperadilan tersebut akan ditolak oleh PN Karawang.

Menyikapi hal itu, Yudi Krisna (38) tetap mensupport LBH Arya Mandalika, “Terlepas nanti ditolak atau tidak, yang penting berupaya dan berikhtiar dulu. Toh sudah mendapatkan Nomor Perkara 5/Pid.Pra /2023/PN.Kwg. Rencana sidang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023,”

“Intinya jangan patah semangat. Karena kami sendiri sebagai masyarakat, tidak mengetahui secara pasti pengusutan kasus tersebut sampai dimana pada saat dihentikan dulu? Entah dihentikan pada tahap penyelidikan atau penyidikan, biarkan nanti PN Karawang yang membedah dokumennya,” tegasnya, Kamis (15/6/2023).

Masih kata Yudi, “Jika pun nanti ditolak, permasalahan dugaan jual beli proyek APBD II Karawang ini, saya kira akan tetap berlanjut. Karena beberapa waktu lalu saya sempat membaca pemberitaan media, adanya kembali pelaporan atas pengakuan salah seorang kontraktor yang sudah menyerahkan sejumlah uang untuk proyek kepada terduga oknum anggota DPRD Karawang. Tetapi jumlah proyek dijanjikan tidak sesuai,”

“Tinggal LBH Arya Mandalika bersama unsur masyarakat lainnya sama – sama mengawal proses pelaporan terbaru itu. Meski harus memulainya dari awal kembali, tapi indikasi awalnya sebagai petunjuk permulaan kan sudah ada,” tandasnya

Pada kesempatan berbeda, Gunawan Hadi mengatakan, “Praperadilan merupakan upaya untuk dapat membuka kembali proses yang sempat dihentikan. Namun apa bila faktanya dihentikan pada tahapan penyelidikan, tentu tidak akan bisa dilanjutkan prosesnya,”

“Saya lebih sepakat kalau masyarakat fokus saja untuk mengawal pelaporan baru yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Tinggal akumulatif saja petunjuk berupa pengakuan – pengakuan dari kontraktor dan anggota DPRD Karawang,”

Lebih lanjut Gunawan mengungkapkan, Kemarin saya mendengar kabar, ada 2 orang pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang yang secara khusus dipanggil ke kantor DPRD, hanya sekedar ditanyai perihal kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Pokok – Pokok Pikiran (Pokir).

“Jika itu benar? Artinya masih ada upaya kasak – kusuk oknum anggota DPRD Karawang yang ingin intervensi untuk dapat menitipkan pemborong dalam realisasi kegiatan pembangunan, yang padahal sudah berulang kali ditanggapi oleh masyarakat. Bahwasanya urusan teknis merupakan otoritasnya eksekutif,” ujarnya

“Kami juga menyesalkan atas sikap kedua pejabat Dinas PUPR Karawang yang memenuhi panggilan tersebut. Apa lagi itu terjadi diluar jam kerja, karena informasi yang kami dapat, keduanya datang dimalam hari,” ketus Gunawan

“Silahkan saja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kompromi dengan mengakomodir pemborong titipan oknum anggota DPRD, kami tidak akan segan – segan untuk melaporkannya secara terpisah,” pungkasnya.

Iswanto

Bagikan:

Iklan