Ratusan Massa GPI Kembali Goyang Dindik Kabupaten Blitar

Blitar, infobanua.co.id – Ratusan masa yang tergabung dalam Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar, kembali menggoyang Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, dengan menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kamis 22-06-2023.

Kedatangan peserta aksi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dikawal ketat oleh pihak kepolisian.

Dengan membawa beberapa spanduk dan poster para pengunjuk rasa menyampaikan orasi dan sejumlah tuntutan.

Tuntutan yang dibawa antara lain, Kepala Dinas Pendidikan yang baru, harus mengundurkan diri dari jabatannya, para pendidik disemua tingkatan agar bergerak menolak dan memboikot atas penempatan jabatan kepala dinas pendidikan yang baru atau berhadapan dengan resiko hukum.

Selain itu juga menghilangkan semua pembayaran/pembiayaan yang dibebankan kepada orang tua/wali murid pada saat memasuki tahun ajaran baru, baik berupa uang seragam, kaos olahraga, maupun sumbangan sukarela dan yang lainnya.

Tuntutan terakhir yakni, bongkar dan tangkap para pelaku oknum-oknum yang diduga melakukan pemotongan sertifikasi setiap guru, pungutan dalam setiap pengajuan kenaikan pangkat/golongan, mutasi, promosi dan rekayasa penilaian angka kredit.

“Kami kecewa dalam aksi ini tidak ditemui kepala dinas pendidikan, karena sebenarnya kami membawa suara dari orang tua/wali murid yang saat ini menghadapi kesulitan, bahkan berkeluh kesah atas besarnya biaya ketika anak mereka masuk ke sekolah baru,” kata koordinasi aksi yang juga ketua ormas GPI, Jaka Prasetya kepada para awak media, seusai memimpin aksi.

Menurut Jaka, begitu masuk ke sekolah baru, masih ada dugaan praktik pungli, seperti uang seragam, sumbangan sukarela dan sebagainya, yang semuanya itu sangat memberatkan para siswa dan para orang tua/wali murid.

Lebih dalam Jaka menuturkan, dalam aksinya ini dia menuntut kepala Dinas Pendidikan yang baru harus mundur serta bebaskan siswa baru dari segala pungutan ataupun biaya yang seharusnya bisa ditanggung oleh negara.

“Sekali lagi, kami sangat kecewa tidak ditemui kepala dinas pendidikan, karena yang kami bawa dalam aksi ini adalah suara-suara dari warga masyarakat yang sekarang ini sedang menjerit,” pungkasnya. (Eko.B).