Komisi I DPRD Kalsel Gelar Rapat Bersama BPBD Kalsel, Penanganan Penanggulangan Bencana

Banjarmasin, infobanua.co.id – Bencana alam banjir masih menghantui beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Daerah yang rawan banjir diantaranya wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tapin, Barito Kuala, hingga Tanah Laut. Untuk itu dibutuhkan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, Selasa (25/7/2023) di Ruang Komisi I Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel.

Dalam agenda rapat yang membahas program kerja tahun anggaran 2024 serta evaluasi anggaran tahun 2023 ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Hj. Rachmah Norlias mengatakan perahu karet adalah salah satu sarana evakuasi dan pengiriman bantuan dalam situasi bencana yang teramat penting.

“Kita memintakan tadi adanya bantuan dari Provinsi Kalimantan Selatan berupa perahu karet untuk kabupaten/ kota yang rawan bencana seperti HST, HSS, maupun batola dan tanah laut. Kita harapkan dengan adanya bantuan perahu karet ini bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terkena bencana baik di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Selain BPBD Kalsel, pada kasempatan yang sama Komisi I DPRD Kalsel juga rapat bersama mitra kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel.

Ditemui sesaat setelah rapat, Rachmah Norlias mengatakan Komisi I DPRD Kalsel membahas terkait bantuan keuangan kepada partai politik (parpol), dana tersebut sangat berguna, salah satunya untuk menunjang kegiatan pendidikan politik.

“Untuk kenaikan bantuan parpol, kita harapkan bisa direalisasikan di 2024, lebih meningkat daripada tahun 2023 ini,” tuturnya.

Sementara itu, bersama Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam fungsinya untuk membina, mengatur, dan mengelola Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Komisi I DPRD Provinsi Kalse menginginkan badan penghubung untuk melaksanakan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi daerah.

“Untuk kegiatan di 2024, untuk Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel, salah satunya tadi kami meminta adanya ikon-ikon Kalimantan Selatan yang ditempatkan di taman mini,” pungkasnya.

Id/IB