LKKPJB Menduga AS Staf Bidang Perumahan PRKP Karawang Aktif Bagikan Jatah Proyek Pokir?
Karawang, infobanua.co.id – Disaat yang lainnya menahan diri ketika menghadapi dugaan intervensi beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diduga tetap memaksa menitipkan kontraktor sebagai penyedia jasa untuk mengerjakan royek konstruksi dari usulan reses.
Tetapi patut diduga, ada salah seorang staf setara eselon IV pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang berinisial AS, aktif membagi – bagikan jatah proyek Rumah Layak Huni (Rulahu) kepada kontraktor suruhan beberapa terduga oknum anggota DPRD Karawang?
Randy Kusuma dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik Jawa Barat (LKKPJB) menyesalkan jika ada pejabat dan staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Karawang yang diduga masih bisa diajak kongkalingkong perihal bagi – bagi jatah proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sesungguhnya saya kasihan terhadap kalangan eksekutif, bilamana pada akhirnya harus ikut terjerat. Beberapa Yurisprudensi atau contoh kasus didaerah lain, banyak kalangan eksekutif yang pada akhirnya ikut terjerat dalam kasus dugaan transaksional proyek yang biasa disebut proyek Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif,” sesalnya, Minggu (10/9/2023).
Lebih lanjut, Randy menjelaskan, “Padahal secara keuntungan, tidak ada sesuatu hal dan sekecil apapun yang dinikmati oleh kalangan eksekutif, tetapi tetap saja ikut nyebur. Karena dalam hukum ada ketentuan pasal turut serta, apa lagi terhitung aktif dalam dugaan kongkalingkongnya,”
“Sebab kasus dugaan Pokir DPRD Karawang ini merupakan bom waktu, yang tentunya bisa meletup kembali secara tiba – tiba, sebab petunjuk awalnya sudah ada. Selain itu, beberapa lembaga penegak hukum dilevel Nasional, baik secara langsung ataupun tidak langsung sudah mengetahuinya, dan bisa dimungkinkan sudah melakukan supervisi,” tandasnya
“Jika memang kalangan eksekutif susah diingatkan. Maka LKKPJB akan menambahkan informasi dan data kepada Aparat Penegak Hukum (APH), soal dugaan keterlibatan pihak eksekutif yang diduga tetap memfasilitasi dugaan bagi – bagi proyek dengan kontraktor yang dititipkan oleh terduga beberapa oknum anggota legislatif,” tegas Randy
“Selain terduga AS dari Dinas PRKP Karawang. Kami juga sudah mulai menginventarisir beberapa nama staf dan pejabat eksekutif lainnya di SKPD lain. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karawang,” pungkasnya.
Iswanto/IB