Kasus Rempang Batam Riau, Johnson Silitonga Menilai Kurangnya Komunikasi

Jakarta, infobanua.co.id – Ramai nya gejolak yang sedang dialami Masayrakat Pulau Rempang Batam, terkait pembebasan Hak tanah untuk kepentingan Pemerintah dan Masayrakat Batam, Mantan Ketua (carataker) DPD KNPI Provinsi Riau masa bakti 2012 – 2014, Johnson Silitonga angkat bicara, Dirinya menduga bahwa polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau antara masyarakat dengan pemerintah itu hanya soal kurang komunikasi, bisa saja informasi yang tersampaikan kepada masyarakat itu cenderung tidak eksplisit sehingga dapat menimbulkan salah persepsi di berbagai kalangan masyarakatnya.

“Dalam menyikapi persoalan kurangnya komunikasi yang efektif itu sebaiknya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan komunikasi yang lebih terorganisir bukan komunikasi yang implisit.apalagi pendekatan represif yang tidak terukur dapat menimbulkan resistensi di masyarakat dan dalam efektifitas proses komunikasi itu sendiri,” kata Johnson Silitonga kepada Wartawan infobanua.co.id melalui pesan singkat WA nya, Kamis (13/09/23).

Dalam konteks kebijakan publik, investasi merupakan instrumen pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan pendapatan daerahnya. Variabel utama yang paling diperlukan dan menjadi perhatian investor adalah iklim dari wilayah tujuan investasinya, yakni: kondis sosial politik yang kondusif dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, mantan Ketua, bidang kebijakan pubilk DPP KNPI ini juga mengingatkan agar aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah harus senantiasa profesional dan bijak dalam komunikasi publik baik terhadap kepentingan masyarakat nya maupun kepentingan investor agar iklim sosial politik yang kondusif dimaksud dapat selalu terjaga.

Menurut Johnson, Stigma kekerasan (anarkisme) dalam setiap penyelesaian polemik seperti pada kasus pulau Rempang merupakan potret dari berbagai kasus serupa di tanah air dan fenomena seperti ini harus mulai dirubah karena masih banyak bentuk metode kerja yang bijak dan efektif apabila itu dilakukan oleh orang atau tim yang tepat dan memiliki integritas.

“Momentum era digitalisasi saat ini ada baik nya juga buat pemerintah pusat maupun daerah untuk merevitalisasi dan memodernisasi pengelolaan sistem manajemen investasi. Memodernisasi sistem administrasi maupun sistem proteksinya agar secara periodik mempermudah kinerja dalam monitoring. Sehingga pemerintah kedepannya tidak selalu reaktif dalam merespon harus antisipatif”. jelas Johnson. (Wahyu)