Pokir Dianggap Makin Kacau, Penerima Manfa’at Diduga Ikut Ngatur Menentukan Rekanan?

Karawang, infobanua.co.id – Dugaan permainan proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang dari hasil usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam program Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) masih menjadi perhatian masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang aktivis Karawang. Kepada kalangan awak media, Sandhika mencurigai dugaan permintaan jatah proyek masih berlangsung, “Meski tidak sevulgar dulu, hal itu patut diduga masih terjadi. Tapi mereka bermain secara senyap,” Sabtu, (30/9/2023).

“Hari ini saya membaca pemberitaan dimedia massa yang memuat berita, bahwa ada penerima manfa’at untuk rehab ruang kelas salah satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Rengasdengklok, menolak para pekerja dari pemegang Surat Penunjukan Kerja (SPK) atau Surat Pesanan (SP) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang yang akan bekerja,” urainya

Lebih lanjut Sandhika mengatakan, “Ini kan aneh, disatu sisi penerima manfa’at minta aspirasinya diperjuangkan oleh anggota DPRD melalui Pokir. Tapi dengan alasan bahwa perusahaan yang akan mengerjakannya bukan orang yang diinginkannya, malah menolak, dan bersikukuh ingin dikerjakan oleh perusahaan yang diinginkannya,”

“Persoalan Pokir ini semakin kesini kok semakin kacau. Bukan hanya anggota DPRDnya saja yang intervensi urusan teknis, tapi patut diduga, dengan adanya kejadian di Rengasdengklok ini, penerima manfa’at juga patut diduga ikut ngatur masalah teknis. Padahal dengan dibangunkannya saja harus berterimakasih kepada Dinas PUPR dan penyedia jasa,” sesalnya

“Karena urusan teknis bukan kompetensi dan otoritas atau kewenangan anggota DPRD, apa lagi penerima manfa’at mau ikut intervensi. Dimana alas hak hukum yang mengaturnya? Sehingga pantas kalau Aparat Penegak Hukum (APH) sempat menyelidikinya, dan setelah dihentikan penyelidikan, ada lagi yang melaporkannya,” tegas Sandhika

Kemudian ia juga menyampaikan informasi lain sebagai tambahan, “Selain hal tadi yang bisa dijadikan petunjuk tambahan, persoalan adanya reposisi kegiatan pembangunan dari usulan Pokir juga patut dicurigai kentalnya intervensi anggota DPRD. Sebab menjelang disahkannya anggaran perubahan Tahun 2023 ini, kegiatan pembangunan yang tidak terrealisasi pada anggaran murni karena sesuatu hal, sehingga harus bergeser ke anggaran perubahan. Diduga anggota DPRD kembali ngatur titik kegiatan,”

“Bergesernya atau terjadinya reposisi ini kan bukan karena kesalahan dan kehendak Dinas Teknis, namun terjadi karena judul atau titik yang diusulkannya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Karena memang untuk menentukan titik usulan saja mereka tidak paham, apakah itu masuk dalam kriteria yang bisa dikerjakan atau tidak,” tandas Sandhika

“Jadi, kalau pun anggarannya bergeser ke perubahan, dengan istilah reposisi ini. Anggota DPRD tidak perlu lagi mengatur titik atau judul kegiatan,” cetusnya

“Saran saya untuk semua Dinas Teknis, tegas saja tolak usulan titik baru dari anggota DPRD! Walaupun sebenarnya saya mendeteksi, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program Dinas PUPR tetap mengupayakan agar usulan titik baru untuk reposisi mau diakomodir. Tapi Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus tegas menolak,” ujar Sandhika

“Selain nanti akan ada desakan kepada APH untuk mengakselerasi pengusutan Pokir ini. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Kasubag Program secara terpisah. Karena diduga melakukan kongkalingkong memfasilitasi perihal reposisi ini,” pungkasnya.

Iswanto/IB