Ketua TMP Karawang Siap Lakukan Unras Minta Tindak Lanjuti Kasus Korupsi Gedung Fasilkom Unsika

Karawang, infobanua.co.id – Pasca divonisnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat seseorang berinisial K yang menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Lelang pada proyek pembangunan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fasilkom), Gedung G5 dan Labolatorium Komputer di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) Tahun Anggaran 2018 sampai 2019. Kerugian Negara ditaksir sekitar Rp 6,2 miliar.

Baca Juga:

Telah Terjadi Musibah Banjir Bandang di Karawang

Kendati begitu, akhirnya proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dituntaskan. Hanya saja, setelah selesai dikerjakan dan siap pakai. Tapi sampai saat ini, gedung tersebut belum dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan.

Baca Juga:

Unsika Gelar Kejurnas Dayung di Danau Cipule Telah Sukses di Laksanakan

Setelah sebelumnya Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar) bereaksi dan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk menindak lanjuti dengan mengembangkan keterangan PPK yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca Juga:

Silaturahmi Wartawan Se-Kabupaten Karawang Rayakan HUT Media Online Rakyat Jelata ke-11

Kali ini giliran Ketua Dewan Pimpinan Cabang Taruna Merah Putih (DPC TMP) Karawang, Nurdin Syam atau yang biasa akrab disapa Mr Kim angkat bicara. Dikatakan olehnya, “TMP DPC Karawang mensupport Kejari Karawang untuk segera menindak lanjuti apa yang diungkapkan oleh PPK. Apa lagi sudah sempat melayangkan surat Justice Colllaborator (JC) tertanggal 27 Februari 2023,” Jum’at, (3/11/2023).

Baca Juga:

Dana Desa Cibalongsari di Kerjakan Secara Padat Karya dan Sesuai Aturan

“Didalam surat itu, terpidana PPK mengungkap beberapa peran orang – orang terkait. Dari mulai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan bendahara. Bahkan PPK mengungkap adanya aliran uang sebesar Rp 30 juta kepada KPA,” ungkapnya

Baca Juga:

UNSIKA Hadirkan 6 Narasumber Mumpuni di Acara Seminar Nasional

Ditambahkan olehnya, “Begitu juga peran PPHP dan bendahara. Secara logika sederhana, meski ada intervensi dari PPK. Bilamana PPHP menolak hasil pekerjaan dan bendahara bertahan tidak mau membayar pekerjaan secara 100% yang sesungguhnya pekerjaan belum selesai mencapai 100%. Tentu tidak akan terjadi masalah hukum yang saat ini baru menjerat PPK dan Pokja,”

Baca Juga:

Apakah Pemda Karawang Miskin Sehingga Bantuan CSR di Alokasikan Ke Lingkungan Pemda

“TMP juga mempertanyakan penyebab gedung yang dibangun dengan biayai mahal tersebut, sampai saat ini belum juga dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan? Kalau memang tidak ada kekhawatiran soal kualitas konstruksi, lalu apa alasan yang melandasi belum dipergunakannya gedung Fasilkom Unsika itu,” sesal Kim

Baca Juga:

Kaban Kesbangpol Dianggap Tidak Patut Kritik Kinerja KPU Karawang Soal Angka Partisipasi Pemilih

“Sebagai bagian dari lembaga sosial kontrol, TMP DPC Karawang sudah mengagendakan beberapa langkah. Dari mulai agenda audiensi ke unsika, hingga aksi Unjuk Rasa (Unras) ke Kejari Karawang, dalam rangka mendesak agar segera menindak lanjuti peran KPA, PPHP dan bendahara,” pungkasnya.

Baca Juga:

Disdik Purwakarta Raih 3 Penghargaan di Jambore GTK Hebat 2024

Iswanto/IB

Baca Juga:

KDM Tidak Pernah Arahkan Pendukung Untuk Pilkada Karawang, Arish : Kami Bebas Tentukan Sikap

Baca Juga:

Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Iman di Kampus 2 UNSIKA