Kamada LMP Jabar : Beranikah Banggar DPRD Karawang Desak Eksekutif Evaluasi Setwan yang Serapannya Payah?

Karawang, infobanua.co.id – Realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2023 sempat dikoreksi dan dikritisi secara tajam oleh anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Karawang. Kritikan tak hanya disampaikan pada forum resmi Banggar saja. Bahkan statement salah satu anggota Banggar tersebut dimuat pada beberapa media massa.

Namun beberapa OPD yang sebelumnya mendapat kritikan, mampu membuktikan realisasi belanja atau serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal dan maksimal. Itu semua dapat dilihat berdasarkan urutan persentasenya.

Dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang berada pada urutan rangking kedua tertinggi setelah BPKAD, dengan nilai persentase 97,17%.

Kemudian Dinasa Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), yang diinformasikan pada saat forum rapat Banggar balik mengkritik Banggar dan Sekretariat Dewan (Setwan) yang dinilainya juga masih rendah serapan anggarannya, berada diurutan rangking kelima, dengan nilai persentase sebesar 95,44%.

Mengingat hal itu, Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (Kamada LMP Jabar), H. Awandi Siroj Suwandi mempertanyakan komitmen Banggar DPRD Karawang yang tidak tebang pilih dalam mengkritisi realisasi belanja OPD.

“Jika sebelumnya sempat keras terhadap OPD lain, kenapa setelah ada hasil akhir yang bersifat final, kok diam saja? Tidak sekencang pada saat pembahasan akhir. Bahkan sampai meminta pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk mengevaluasi kinerja para pejabat di OPD tertentu,” ujarnya, Senin (8/1/2024).

Lebih lanjut, abah sapaan akrabnya menyesalkan, “Nah sekarang kenyataannya, malah dirumahnya sendiri yang serapan belanjanya sangat jeblok, jauh dari angka yang sudah ditargetkan. Karena Setwan hanya mampu melakukan serapan sebesar 81.90% saja, itu artinya berada pada urutan rangking ke – 25,”

“Sebagai bagian dari masyarakat Karawang, tentunya dalam hal ini saya juga meminta agar Banggar juga bersikap sama terhadap Setwan. Kritisi secara terbuka, dan segera desak kembali pihak eksekutif untuk mengevaluasi pejabat dijajaran Setwan Karawang,” tandasnya

“Jangan terkesan, bahwa hanya berani tajam ke OPD lain saja. Tapi tidak berani ke OPD dimana tempat bernaungnya kalangan anggota legislatif ini. Karena fungsi kontroling harus tetap dilakukan, meski itu pada Setwan sendiri,” pungkasnya.

IB