Bank Kalsel Terima Penghargaan Transaksi MPN Terbanyak Dari DJPB Prov Kalsel

BANJARMASIN, 17 Januari 2024 – Bank Kalsel terus memperkuat upayanya dalam memajukan
transaksi keuangan berbasis digital dengan mitra-mitranya. Pada acara terbaru, bank ini mendapat
pengakuan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kalsel yang memberikan penghargaan Terbaik dalam kategori Jumlah Transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN) terbanyak untuk penilaian tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Digital Treasury And Cashless Society Collecting Agent 2024, yang digelar pada Selasa (16/1/2024) di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin. Penghargaan atas Jumlah Transaksi MPN G3 terbanyak diberikan langsung oleh Kepala DJPB Provinsi Kalsel, Syafriadi, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin, Jalan D.I Panjaitan No.10 Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh DJPB Provinsi Kalsel kepada Bank Kalsel. Pada tahun 2023, Bank Kalsel berhasil mencatat sekitar 493.301 transaksi dari Pemerintah Daerah yang langsung terkoneksi dengan MPN.

“Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, teknologi, dan sistem, khususnya dalam mendukung Pemerintah Daerah dan mitra kerja lainnya dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sesuai dengan arahan dari DJPB Provinsi Kalsel. Selain penghargaan, kami juga berkesempatan memaparkan rencana kerja dan pengembangan bisnis kami untuk tahun 2024” ungkap Fachrudin.

Kepala DJPB Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Perbankan untuk wilayah Provinsi Kalsel yang berhasil menerapkan MPN kepada nasabahnya. Ia berharap acara tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara DJPB Provinsi Kalsel dan perbankan untuk mendukung program digitalisasi pembayaran berbagai program pemerintah yang didukung oleh APBD maupun APBN.

“Kolaborasi dan sinergi ini sangat penting agar kita dapat memastikan pembayaran berbagai program pemerintah yang disokong oleh APBD maupun APBN memiliki akuntabilitas yang semakin baik di masa mendatang” pungkas Syafriadi. adv