Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Fasilitasi Delapan Rencana Peraturan Bupati Pessel
infobanua.co.id, Pesisir Selatan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sunbar) memfasilitasi harmonisasi delapan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, pada Selasa (13/2/2024). Hal itu dilakukan secara Virtual Zoom Meeting.
Baca Juga:
Diketahui, Zoom Meeting tersebut dipimpin oleh Ruliana Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan (HAM) Sumatera Barat (Sumbar) dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah Pesisir Selatan.
Baca Juga:
“Pengharmonisasian dilakukan dari aspek prosedural, subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,” kata Ruliana Pendah Harsiwi di Padang.
Baca Juga:
Ia mengatakan dari aspek subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan pembahasan mengenai kesesuaian rancangan peraturan kepala daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
Baca Juga:
“Pertama itu dibutuhkan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,”ungkapnya
Baca Juga:
Ia mengatakan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:
Maka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten atau kota.
Baca Juga:
“Saat ini koordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di wilayahnya,”ujar dia.
Baca Juga:
Dimana lima Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
Baca Juga:
1.Rancangan Peraturan Bupati pesisir selatan tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Walinagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari
Baca Juga:
2.Rancangan Peraturan Bupati pesisir selatan tentang Pengalokasian dan Pembagian Dana Nagari Tahun 2024
Baca Juga:
3.Rancangan Peraturan Bupati pesisir selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
Baca Juga:
4.Rancangam Peraturan Bupati pesisir selatan tentang Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2024
Baca Juga:
5.Rancangan Peraturan Bupati Pesisir selatan tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Baca Juga:
Pada pukul 14.00 Wib dilaksanakan pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
Baca Juga:
1.Rancangan Peraturan Bupati pesisir selatan tentang Tata cara Pengalokasian Dan Penetapan Bagi Hasil PDRD kepada setiap nagari
Baca Juga:
2.Rancangan Peraturan Bupati Pesisir selatan tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun 2024
Baca Juga:
3.Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
Baca Juga:
IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
