Diduga Geser Perolehan Suara Caleg di Tingkat PPK Perbaungan, Disoroti Pengamat Hukum
Sumut, infobanua.co.id – Pengamat Hukum Kabupaten Sergai Rustam Efendi, SH menyoroti dugaan sindikat mafia migrasikan perolehan suara Calon Legislatif (Caleg) secara illegal pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Perbaungan.
Baca Juga:
Rapat pleno tingkat Kecamatan Perbaungan ini berlangsung di Wisma Juang, Perbaungan.
Baca Juga:
Ditegaskan Rustam, oknum PPK maupun KPU yang dengan sengaja menghilangkan atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana.
Baca Juga:
“Berdasarkan Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, dan atau PPS yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp24 juta,”paparnya.
Baca Juga:
Selain itu, kata Rustam, anggota KPU tingkat Provinsi, kota dan Kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan prolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Baca Juga:
“Pada Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan, sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda Rp12 juta,”ujarnya lagi.
Baca Juga:
Diakhir Rustam, harapannya lakukan perhitungan dgn baik tuliskan dlm BAP pleno secara jujur dan adil.
Baca Juga:
“Tindak lanjutnya akan melaporkan dugaan sindikat yang bersekongkol dan sengaja melakukan permufakatan jahat merubah hasil perolehan suara Pemilu 2024, khususnya di Tingkat PPK Kecamatan Perbaungan, pungkasnya.
Baca Juga:
Terpisah, Ketua PPK Perbaungan Adi Karsa ketika dikonfirmasi hingga kini tidak merespon.
Baca Juga:
Sementara itu Ketua Panwaslu Kecamatan Perbaungan, Sutiran saat merespon konfirmasi wartawan.
Baca Juga:
“Sudah lewat itu bang, dan tidak ada keributan karena semua kita kondusifkan bersama pihak kepolisian,”ujarnya.
Baca Juga:
Terkait adanya komplain, Sutiran menyebut kalau terkait hal tersebut di rapat pleno kan para saksi sudah menyepakatinya, walaupun ada dinamika disana, tapi sudah clear atas dasar kesepakatan saksi dalam rapat pleno tersebut.
Baca Juga:
Ketika disinggung apa langkah selanjutnya pihak Panwaslu, Sutiran mengatakan langkah selanjutnya terkait ada kejadian tersebut Panwaslu telah membuat LHPP atau Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.
Baca Juga:
“Dan langsung kita sampaikan ke Bawaslu Kabupaten agar hal tersebut dapat diproses ke Gakkumdu,”tutupnya.
Baca Juga:
Tim
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
