Gubernur Kalsel Dukung Pendirian Stasiun Pemantau Bakamla
Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, yang akrab disapa Paman Birin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, menerima kunjungan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah Republik Indonesia di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kantor Gubernur di Banjarbaru pada Senin (25/3) pagi.
Baca Juga:
Baca Juga:
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari Courtesy Call (CC) yang dilakukan ke seluruh wilayah kerja Zona Bakamla Tengah, yang terdiri dari 13 provinsi di wilayah Indonesia Bagian Tengah, dan dipimpin oleh Laksamana Pertama Oc. Budi Susanto, SH, M. Si, M. Tr. Opsla, Kepala Kantor Zona Badan Keamanan Laut Tengah RI.
Baca Juga:
Baca Juga:
“Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Timur adalah dua wilayah yang belum kami kunjungi,” ujar Budi.
Baca Juga:
Baca Juga:
Dalam kunjungan ini, Bakamla juga berkoordinasi terkait rencana pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang belum ada di Kalsel.
Baca Juga:
Baca Juga:
“Selama ini koordinasi Bakamla dilakukan dari pangkalan lain yang terdekat, dan di Kalsel memang belum ada. Oleh karena itu, pada CC hari ini kami juga berkoordinasi terkait pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang sesuai dengan tugas Bakamla, yaitu keselamatan dan keamanan di laut, serta penegakkan hukum,” jelasnya.
Baca Juga:
Baca Juga:
Gubernur Paman Birin, melalui Roy, menyambut baik rencana tersebut dan akan merundingkan serta merekomendasikan beberapa lokasi ataupun area yang dianggap strategis.
Baca Juga:
Baca Juga:
“Lokasi akan kita rundingkan terlebih dahulu, jika ada area yang siap, kita akan tawarkan dan koordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota setempat,” tambah Roy.
Baca Juga:
Baca Juga:
Pendirian pangkalan atau stasiun pemantau ini dianggap penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan kelautan Kalsel dari potensi pelanggaran seperti penyelundupan hasil sumber daya alam ilegal dan kecelakaan.
Baca Juga:
Baca Juga:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa potensi pelanggaran kelautan yang dihadapi Kalsel saat ini adalah penggunaan cantrang oleh nelayan, yang berpotensi merusak biota kelautan seperti terumbu karang.
Baca Juga:
Baca Juga:
Terkait rencana pendirian pangkalan, anggota Bakamla Zona Tengah yang sudah melakukan survei menyampaikan bahwa salah satu potensi area atau lokasi yang mungkin akan direkomendasikan adalah di area Aluh-aluh dengan luas lahan sebesar 11 hektar, yang juga diamini oleh Rusdi.
Baca Juga:
Baca Juga:
“Area Aluh-aluh memang potensial, dengan lahan seluas 11 hektar yang letaknya strategis di muara. Namun, kendalanya adalah area tersebut belum sepenuhnya diserahkan ke Pemprov Kalsel oleh Kabupaten Banjar,” tambah Rusdi.
Baca Juga:
Baca Juga:
Roy menegaskan bahwa jika area tersebut dipilih, Bakamla Zona Tengah dapat melakukan koordinasi dengan Pemkab Banjar, dengan dukungan dari Pemprov Kalsel.
Baca Juga:
Baca Juga:
Kunjungan ini disambut baik dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalsel.
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
