Fungsi Legislatif PPU, DPRD Awasi Kinerja Pemda
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_628,h_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-29-at-12.28.19.jpeg)
PENAJAM, Infobanua.co.id, – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mengeluarkan banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk sejumlah perbaikan.
Meski secara spesifik tak ada hal yang terlalu mencolok, namun lebih kepada bersifat umum dan bersentuhan kepada masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin usai paripuna kepada awak media mengatakan bahwa DPRD PPU merinci dari 24 poin rekomendasi yang dihasilkan pansus DPRD PPU itu bersifat normatif saja.
Namun kata dia DPRD PPU akan terus melakukan pengawasan sesuai aturan yang berlaku.
“Selama ini kami melihat Pj Bupati sudah pro aktif dalam menjalankan roda pemerintahan tetapi kami tetap akan melakukan pengawasan kerena DPRD kan bagian dari pengawasan,” kata Raup Muin, (21/04/2024).
Kendati demikian tambah Raup, ada beberapa catatan yang menjadi antensi khusus Pansus DPRD bagi Pj Bupati.
Intinya bisa melaksanakan yang terbaik dan mencintai PPU secara keseluruhan,” bebernya.
Dikatakan Ketua DPC Gerinda PPU ini jika ada program yang masih kurang menyentuh kepada masyarakat DPRD tetap akan dilanjutkan.
Dan segala kekurangan pasti akan diperbaiki dan akan menjadi bahan evaluasi.
“Jika ada program yang masih kurang menyentuh kepada masyarakat pasti akan kita evaluasi,” ucapnya.
Diketahui DPRD PPU memberikan catatan kritis dan rekomendasi dua golongan atas LKPJ Kepala Daerah tahun 2023.
Pertama catatan kritis dan rekomendasi DPRD bagi jajaran Pemerintah Daerah, khususnya Perangkat Daerah pengampu Program Urusan Pemerintahan.
Kedua catatan kritis dan rekomendasi mengenai perbaikan dari persoalan yang sistematik menjadi bagian yang memerlukan perhatian semua sebagai komponen Pemerintah Daerah, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara unit yang satu dengan unit yang lainnya. (ADV)