Bank Sampah Sekumpul Pioner Menuju Kampung Iklim Lestari
Martapura, infobanua.co.id – Bank Sampah Sekumpul merupakan bagian dari penguatan kelembagaan pada kegiatan pemerintah pusat Program Kampung Iklim (Proklim). Selain itu terkait aksi mitigasi untuk Proklim adalah peran DKISP melalui Radio Suara Banjar yang telah memberikan imbauan terkait penanganan sampah yang benar.
Baca Juga:
Demikian diungkapkan Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Heldayati di sesi talkshow Bakisah (Bijak Kelola Sampah), di Radio Suara Banjar, Kamis (16/5/2024) pagi.
Baca Juga:
“Tanggal 29 Mei ini kita akan kedatangan tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengendalian Perubahan Iklim selaku verifikator Proklim tahun 2024, dan Kelurahan Sekumpul termasuk wilayah yang menjadi verifikasi atau tempat lokasi Kampung Iklim dan ini sudah berjalan sejak 2020″. Tahun ini dengan target menjadi Kampung Iklim Lestari,” ujar Dewi.
Baca Juga:
Dirinya menjelaskan, Kampung Iklim jika di sekolah sama seperti Adiwiyata atau Adipura pada tingkat kabupaten/kota. Kampung Iklim mencakup semua sektor baik sanitasi maupun kebersihan. Sejauh ini secara umum untuk persiapan 29 Mei nanti telah dilakukan edukasi baik di kelurahan, ibu-ibu di masyarakat, kader PKK, Posyandu dan bidan, agar keaktifan masyarakat bisa dilihat saat verifikasi.
Baca Juga:
“Mitra Proklim kami seperti PT PLN, TAJ, mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan tersebut dengan catatan minimal membina 10 wilayah dan tentunya ketika mereka mendapatkan penghargaan maka proper perusahaan juga akan naik,” jelas Dewi.
Baca Juga:
Diakhir sesi Dewi berpesan agar masyarakat bisa mengetahui dan paham tidak lagi membakar dan membuang sampah ke sungai. Kemudian aksi adaptasi dalam Proklim diharapkan kepada semua masyarakat khususnya warga Sekumpul untuk bisa datang ke Posyandu.
Baca Juga:
“Data balita yang ada 900 namun baru tercatat 300 diharapkan ibu – ibu yang punya balita bisa datang ke Posyandu,” tutupnya.
Baca Juga:
Fad/IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Selanjutnya
Tarif IPAL, Potret Buruk Demokrasi?
Artikel Terkait
