MK Didesak Uji Materi UU Pemilu No 7 Tahun 2017, untuk Percepat Pelantikan Presiden dan Wapres

infobanua.co.id,Jakarta – Jika harus menunggu 6 bulan sejak di umumkan untuk Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dianggap terlalu lama sejak di umumkan oleh KPU.Inilah yang mendasari agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi terhadap UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Bab XII Pasal 317 ayat 1 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,yang diajukan oleh tiga orang warga negara Indonesia.

“Kami mengajukan agar pasal 1 tersebut disempurnakan  menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih lebih dari 50 persen suara harus dilantik oleh MPR selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU,” ujar Pengacara Daniel Edward Tangkudung kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi usai mendaftarkan uji materi ke MK, Kamis (16/5/2024).

Daniel menilai menunggu  pelantikan selama 6 bulan sejak pengumuman KPU terlalu lama. Ada kekawatiran lamanya pelantikan ini menambah persoalan-persoalan politik bangsa.

Daniel membandingkan ketika SK pengangkatan pejabat dibuat, itu paling lama satu minggu sudah dilantik.

“Kita lihat ketika ada SK seorang pejabat, paling lama 1 minggu sudah dilantik,” jelas Daniel.

Daniel berharap permohonan uji materi ini dapat di kabulkan hakim MK, agar pelantikan presiden dapat segera dilaksanakan.

“Lebih cepat lebih baik, agar presiden terpilih dapat berkonsentrasi membangun bangsa,”tegas Daniel.

Daniel menambahkan, jika menghitung dari Bulan Mei saat ini, paling lambat bulan Agustus nanti presiden semestinya sudah dilantik.

Sementara itu Audrey  Tankudung Ketua Alumni S2 Universitas Indonesia yang mendampingi pengacara Daniel, mengatakan  rentang waktu selama 6 bulan menunggu pelantikan presiden sangat terlalu lama.

Pasalnya menurut Audrey,presiden dan wakil presiden terpilih harus segera berkonsentrasi menyusun kabinet untuk mempercepat pelaksanaan visi-misi yang diusung presiden terpilih.

Ditanya apakah mereka terafiliasi dengan tim pemenangan Prabowo-Gibran,  baik Daniel maupun Audrey sama menjawab  mereka tidak ada sangkut pautnya dengan tim pemenangan Prabowo- Gibran.

Mengenai adanya gugatan pencawapresan Gibran di PTUN, Daniel menjawab hal itu merupakan permasalahan hukum yang terpisah.

“Silahkan gugatan hukum di PTUN  berjalan sendiri, permohonan di MK tersendiri,”pungkasnya.

(insan)